Pergub Baru 2018, Mahasiswa FEB Unsyiah Turut Berkomentar

 

Dok: Google Image

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang di berikan hak untuk menerapkan peraturan berdasarkan hukum syariat Islam. Secara istimewa Aceh mendapatkan status provinsi dengan otonomi khusus dengan izin untuk menerapkan peraturan sesuai syariat Islam sebagai hukum formal dan undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Jinayat atau hukum Jinayat

Bicara mengenai peraturan, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan isu tentang Peraturan Gubernur (Pergub) yang terbaru. Pasalnya, dalam Pergub No. 5 tahun 2018 ini membahas mengenai pelaksanaan Uqubat jinayah cambuk yang harus dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan (LP). Hal ini justru menuai pro dan kontra bagi masyarakat.

Tepatnya (20/04) Sidang paripurna DPRA yang membahas tentang pergub tersebut. Menunjukkan bahwa kebanyakan Anggota DPRA menolak adanya peraturan ini.

Namun, bagaimana dengan tanggapan mahasiswa Aceh sebagai tokoh intelektual muda yang memegang peranan penting untuk kemajuan Aceh.?

Reza Zulfianda yang merupakan Ketua DPM FEB Unsyiah. dalam tanggapannya  yang kontra terhadap pergub Aceh, Ia mengatakan seharusnya pelaksanaan uqubat jinayah ini lebih baik dilakukan di Mesjid atau tempat yang terbuka, agar pelaku yang berbuat maksiat tersebut merasa lebih jera dan yang masyarakat setempat yang menyaksikan pelaksanaan juga sebagai renungan kedepannya agar tidak melakukan hal demikian.

Apabila pelaksanaan uqubat tersebut bertempatan di lapas, kemungkinan besar mereka yang dikenakan cambuk tidak merasa malu dan jera karena aksesnya terbatas. Dan sebagian orang menanggapi dengan pro mengenai kasus ini. Sebut saja hani, ia  mengatakan pelaksanaan uqubat dilakukan dilapas ada sisi positifnya juga. “Barangkali dibuat pergub seperti itu, agar anak anak dibawah 18 tahun tidak boleh menyaksikan hukuman tersebut, dan pengawasannya kurang sekali untuk penonton apalagi yang dibawa umur,” tanggapnya.

Pro dan kontranya suatu pendapat adalah hak setiap manusia, ada sisi positif dan sisi buruknya pula. Hukuman cambuk seperti itu juga tidak akan menyadarkan seseorang jika pada dasarnya yang berbuat ingin melakukan dengan kehendaknya dan senang melakukanya. Semua tergantung pada diri manusia itu sendiri. Kiasannya, jangan kamu bermain api kalau tak mau terkena api. Begitu pula dengan pelaku yang melakukan kaidah diluar syariat islam. Berani berbuat berani bertanggung jawab. Karena risiko melakukan suatu perbuatan muslihat akan lebih besar dampaknya.

Dalam harap, Reza menyampaikan pesannya terhadap mahasiswa. “Sebagai mahasiswa, kita harus menghindari segala perbuatan yang berdampak buruk bagi diri kita, isi hari dengan hal yang lebih bermanfaat, lebih kritis, jangan apatis, reaktif serta lebih respon terhadap lingkungan sekitar,” pungkasnya. (Wal)

Mengenal Lebih Dekat Perpustakaan FEB Unsyiah

Mengenal lebih dekat Perpustakaan FEB Unsyiah (Mevi/Perspektif)

Siang itu di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, aku duduk dan mengamati benda mati yang sangat berarti. Tumpukan benda itu tersusun rapi sesuai genrenya. Udara yang mulanya panas seketika menjadi sejuk saat aku masuk kedalam ruangan itu. Mungkin dalam benak sebagian orang perpustakaan adalah tempat titik equilibrium berada,  dimana buku dan pengetahuan bersemayam untuk dibedah oleh orang-orang pemecah kehampaan. Sampai kapan buku tebal mampu bertahan, sebelum maut menjemputnya untuk tidur dalam keabadian tanpa disentuh sedikitpun oleh tangan-tangan pemecah kehampaan.?

Berlari dari rumor kuno tersebut, perpustakaan masa kini tampil dengan suasana baru.

Perpustakaan FEB Unsyiah menjadi salah satu tempat favorit yang nyaman bagi seluruh mahasiswa ekonomi untuk menyejukkan badan atau mereka sering menyebutnya ngadem. Efek negative rumah kaca yang semakin menyebabkan suhu di bumi naik drastis sehingga semua orang merasa kepanasan dimana-mana. Namun panas bumi masih belum bisa menandingi panasnya api cemburu bagi mereka yang bersemangat  menuntut ilmu dan rajin membaca buku diperpustakaan untuk sumber referensi.

Terlepas dari fungsi utama perpustakaan, banyak juga mahasiswa ekonomi yang datang ke perpustakaan tidak hanya untuk ngadem tapi untuk meminjam buku, kerja kelompok, membuat skripsi dan semacamnya.

Perpustakaan memainkan peranan penting dalam menciptakan budaya membaca para mahasiswa. Oleh sebab itu, seiring berkembangnya jaman sarana dan prasarana perpustakaan sudah banyak berbenah. Dimulai dari penyediaan Wi-Fi, Air Conditioner, tempat duduk nyaman, meja diskusi, stop contact, kualitas pelayanan yang baik, dan sebagainya. Fasilitas seperti ini telah tersedia di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.

Vania Amanda Mahasiswa D3 Akuntansi 2016 (19/3) turut berbagi buah pikir saat ditanyai pendapat mengenai perpustakaan. “Bersih, buku pelajarannya lengkap, dan adem. Itu yang membuat saya betah berlama-lama di dalam perpustakaan,” tuturnya.

Mahasiswa yang aktif mengunjungi perpustakaan FEB Unsyiah ini mengatakan bahwa fasilitas yang telah tersedia di perpustakaan tersebut sudah sangat memadai, buku-buku pelajaran juga lengkap walaupun umumnya berbahasa Inggris.

“Kalau soal fasilitas sudah baik dan nyaman, tapi mungkin untuk kursi jumlahnya kurang banyak, soalnya di beberapa waktu tertentu perpustakaan sering ramai. Kalau udah ramai perpustakaan jadi penuh banget, ga ada lagi tempat duduk. Lokasinya mungkin juga kurang strategis apalagi bagi orang-orang yang baru datang ke FEB dan untuk variasi bukunya mungkin bisa ditambah lagi, hehe,” ucap Fariza Junina yang merupakan salah satu mahasiswa Akuntansi 2017 yang juga sering mengunjungi perpustakaan.

Bila berbicara detail tentang suatu hal maka akan tersimpul kekurangan dan kelebihannya, sama halnya dengan perpustakaan. Semakin hari semua hal pasti akan berbenah menjadi lebih baik, kritik dan saran menjadi kunci utama untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada.

Sri Maryanova Selaku pustakawan perpustakaan FEB Unsyiah mengatakan bahwa selama berjalannya pelayanan terhadap perpustakaan belum ada kendala yang berarti, semua masih bisa diatasi dengan alternatif lain. Seperti saat perpustakaan sedang ramai sekali sehingga terkadang loker tempat mahasiswa menyimpan tas penuh, buku yang telah tersusun sesuai tempatnya kadang terpindah, dan stopcontact di tiap-tiap meja kurang.

Namun hal tersebut cepat teratasi dengan solusi alternatif yang sangat baik. “Kedepannya kita punya program untuk mahasiswa baru yaitu pengenalan perpustakaan dimana seluruh mahasiswa baru 2018 wajib mengikutinya sebagai syarat menjadi anggota perpustakaan. Tujuan program ini agar mahasiswa baru dapat lebih tertib dan mengikuti aturan yang telah berlaku di perpustakaan FEB Unsyiah, tapi nanti akan kita bicarakan lagi,” (23/3) tambahnya.

Melihat banyak perbenahan berarti yang dilakukan untuk tempat sejuk dengan aroma buku-bukunya yang khas itu, membuat diriku tersipu malu bila hanya duduk termenung dan masih menjadikan malas menetap dibenakku yang menghalangi diriku untuk rajin membaca. Apalagi yang insan kini inginkan, Semua sudah ada dan nyaman, lantas kenapa masih duduk diam disana. (Mev)

UU MD3 : Kriminalitas terhadap Demokrasikah?

UU MD3 :Kriminalitas terhadap Demokrasikah? (Mevi/Perspektif)

Darussalam- Rakyat Indonesia kembali dibuat bingung oleh pemerintahan. Hal ini terkait dengan pengesahan UU MD3 oleh Menteri Hukum dan HAM pada 14 Maret 2018 tanpa ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. Dikarenakan adanya pasal yang mengarah kepada kriminalitas demokrasi.

UU MD3 ( Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD) merupakan undang-undang yang dibuat untuk melindungi anggota dewan dari upaya hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU MD3 melindungi para anggota dewan dalam tiga tindak pidana khusus, yakni korupsi, terorisme, dan narkoba.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang  MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan mendapatkan penomoran dalam lembaran negara pada tanggal 14 Maret 2018, seiring dengan batasan 30 hari presiden Jokowi tidak menandatangani surat tersebut. Hati bertanya, apakah presiden dan rakyat Indonesia ini sungguh setuju dengan pengesahan tersebut?.

UU MD3 sudah menuai polemik karena mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi. Anggota dewan kian dibuat tak tersentuh dan kebal hukum dari tindak pidana khusus. Ketidaksesuaian itu timbul dari tiga pasal, yakni: pasal 73, pasal 122 dan pasal 245.

Pasal 73 mengatur tentang tentang wajib menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian. Pasal 122 huruf k, yang mengatur kewenangan MKD (Mahkamah kehormatan Dewan) menyeret siapa saja (perseorangan, kelompok, atau badan hukum)  ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Dan pasal  245 mengatur tentang anggota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari presiden. Izin MKD diganti dengan frase “ Pertimbangan” (Revisi UU MD3).

Selain itu  dalam ayat 6 pasal pasal 73 , polisi berhak menyandera pihak yang menolak hadir diperiksa DPR paling lama 30 hari, ketentuan penyanderaan akan dibakukan dalam peraturan kapolri.

Dari isinya, UU MD3  dianggap sangat substantif karena bertentangan dengan UUD 1945.

Banyak Mahasiswa yang berdatangan mendatangi “tempat suci” negara hukum ini. Mahasiswa melakukan aksi demo sebagai tanda aksi penolakan. Bahkan beberapa pihak telah mengajukan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi.

Lalu, apa yang mendorong mereka melakukan aksi penolakan terhadap kelola hukum di Negeri ini  ?.

Sesuai dengan kata mereka, negara yang hebat itu adalah negara yang mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Ketika orang bebas berbicara, mengkritik, mengeluarkan pendapat, ini dapat dijadikan sebagai evaluasi apa yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja DPR, sesuai dengan prinsip demokrasi ( dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Pada saat kebebasan itu dibatasi, tidak ada lagi namanya evaluasi dan perbaikan sehingga negara ini hanya jalan ditempat saja.  Bahkan kembali ke masa dulu, pada zaman orde lama. Lantas, kemanakah makna demokrasi yang menjadi identitas negara ini?.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan negara kita selama beberapa periode. Sungguh disayangkan jika kasus ini mengakibatkan ketidak adilan untuk rakyat dan membuat maknanya bobrok karena terserang kriminalitas secara tidak langsung. Demokrasi adalah pilihan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sistem bernegara, sistem bermasyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Jika ini terlampau terjadi, rakyat tentunya ingin pemerintah berkaca kembali.

Berbicara mengenai demokrasi, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) juga turut memberikan pendapat.

“Dari beberapa headline yang saya baca, jujur saya khawatir terhadap hal ini. Karena ada beberapa pasal yang membahayakan kebebasan berpendapat. Misalnya pemanggilan paksa karena dianggap melawan mereka. Tapi pemberitaannya cuma fokus ke yang buruk-buruk aja. Kita gak tau apakah ada yang bagus disitu,” ujarnya.

Namun, alangkah bagusnya jika pemerintah mempertimbangkan peraturan yang akan diberlakukan agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Sepatutnya pemerintah mereview kembali dari mana asal kedudukan yang mereka dapatkan. Jika tidak siap dikritik dan menerima pendapat dari rakyat, untuk apa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat yang pada hakikatnya menyuarakan rakyat.

Rakyat berhak berkomentar dan memberi pendapat. Toh pada faktanya rakyat hanya mengomentari kesalahan, keteledoran serta penyelewengan. Selama tidak melakukan hal tersebut, apa yang ditakutkan?.

“Seharusnya peraturan itu untuk mensejahterakan rakyat, bukan membatasi hak-hak rakyat. Dan juga DPR bertugas mendengarkan aspirasi rakyat bukan malah membungkam rakyat.” Tambah mahasiswa lainnya.

UU MD3 perlu direvisi kembali. Rakyat menginginkan hal itu terjadi. Harapan akan kebijakan dari Presiden Rakyat Indonesia untuk mengeluarkan Perpu pun dinantikan. Demokrasi negara kita adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi kriminalitas. (Sul,Frz)

Dibawa Kemana Sertifikat UP3AI dan Almamater 2016?

Dibawa kemana sertifikat UP3AI dan almamater 2016? (mevi/perspektif)

Darussalam-UP3AI atau Unit Pengembangan Program Pendamping Mata kuliah Agama Islam adalah program pendamping mata kuliah Agama Islam selama dua semester dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa Unsyiah yang beragama Islam. Program ini juga merupakan prasyarat untuk bisa mengambil mata kuliah Agama Islam. Jika salah satu program tidak diikuti maka mahasiswa yang bersangkutan tidak akan lulus. Pada akhir masa program mahasiswa juga akan diberikan sertifikat  sebagai tanda bahwa telah lulus dari program tersebut.

Sertifikat ini juga merupakan salah satu syarat sidang dan sebagai pendukung nilai SKPI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikat ini begitu diperlukan bagi mahasiswa untuk menunjang perkulihannya. Namun apa yang terjadi bila sertifikat tersebut tak kunjung dibagi? Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?.

Fakta ini yang tengah terjadi di kampus Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Khususnya bagi mahasiswa angkatan 2016. Hingga kini mereka belum mendapatkan kabar pasti mengenai kapan sertifikat tersebut dibagikan.

“Hal ini merupakan sebuah keterlambatan dan pertama kali terjadi selama kepengurusan UP3AI FEB,” ucap salah seorang pengurus UP3AI FEB 2016. Menurutnya hal ini disebabkan oleh  beberapa hal diantaranya adanya missed communication antara pihak mentor baru dengan mentor 2016. Sedangkan sebagian besar mentor 2016 telah lulus, hal inilah yang menyulitkan pihak UP3AI untuk berkomunikasi.

Banyak mahasiswa yang menyayangkan hal ini dan tentunya banyak pihak yang dirugikan. Mengingat program ini merupakan sesuatu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Unsyiah.

“Sebenarnya, pada bulan April sampai Mei UP3AI sudah selesai dilaksanakan. Lalu, pengisian data untuk sertifikat dilakukan saat bulan Agustus, dan perkuliahan dimulai kembali pada bulan September 2017,” tambahnya,

Keterlambatan yang dirasakan mahasiswa 2016 tidak hanya terjadi pada sertifikat tetapi juga dalam segi pembagian almamater yang masih simpang siur hingga saat ini. Melihat hal ini sudah sebaiknya para pemegang kebijakan tertinggi memperbaiki sistem atau aturan-aturan yang banyak merugikan mahasiswa. Semua ini juga diharapkan agar nantinya semua  relevan dan sejalan. Keterbukaan merupakan faktor terpenting untuk menunjang keselarasan antara pihak-pihak yang bersangkutan. (AH,Uz)

Apa kabar almamater 2016?

Apa kabar almamater 2016? (mevi/perspektif)

Darussalam-Almamater merupakan identitas diri bagi mahasiswa. Indentitas tersebut menandakan pula dari mana mereka berasal serta menjadi suatu kebaanggan tersendiri terlebih saat menjadi Mahasiswa Baru disuatu universitas. Namun bagaimana jika almamater tak kunjung dibagikan? Apa penyebab dibalik keterlambatan tersebut? Lalu etiskah keterlambatan pembagian almameter ini terjadi?

Sangat disayangkan, namun faktanya hal ini yang terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala terkhusus bagi angkatan 2016. Keterlambatan tersebut bahkan sudah berjalan hingga semester keempat terhitung sejak awal masuk ditahun 2016.

Jika dikaji kembali, hal ini bukanlah kali pertama terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Pada tahun 2015 hal yang sama pernah terjadi, dimana angkatan 2015 tidak mendapat almamater diawal mula perkuliahan tetapi ditahun berikutnya.

Dilihat dari system pembagiannya, sebelum tahun 2015 pembagian Almamater dimulai dari Biro rektorat lalu diberikan kepada pihak Fakultas. Selanjutnya diambil alih oleh Wakil Dekan III dan kemudian diberikan kepada Pihak BEM FEB untuk meembagikan kepada Mahasiswa. Namun ditahun 2015 sistem pembagian almamater sedikit berbeda, dimana pembagiannya tak lagi ditangani oleh pihak BEM melainkan langsung oleh pihak Dekan Kemahasiswaan.

Sedangkan ditahun 2016 pembagian almamater kembali lagi pada system semula yaitu pengambilan almamater melalui pihak BEM FEB. jika ditinjau lebih lanjut pihak fakultas bahkan belum mempunyai ketetapan khusus mengenai almamater. Padahal hal ini harusnya menjadi perhatian khusus bagi Fakultas, mengingat sudah pernah 2 (dua) kali terjadi “keterlambatan” pembagian almamater di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah.

Pihak BEM FEB 2018 menyatakan “Almamater angkatan 2016 sudah tersedia. Tetapi hanya sebagian dari totalnya.” Sangat disayangkan hingga saat ini almamater tersebut sepenuhnya belum berada dipihak BEM, sedangkan almamater untuk angkatan 2017 sudah dibagikan. “Keterlambatan ini bisa terjadi karena faktor miss komunikasi antara pihak dekan dengan pihak BEM sebelumnya”  lanjutnya.

Apa sebenarnya yang menjadi faktor sampai keterlambatan ini terjadi.? (AH, LZ)

Rais Ikut Komentari Aksi Kartu Kuning Jokowi : Pemerintah Fokus Membangun Negeri atau Fokus Membangun Citra?

BEM ekonomi Ikut Komentari Aksi Kartu Kuning Jokowi (mevi/perspektif)

[Read more…]

Perlukah UP3AI Punya Ruangan Sendiri ??

Perlukah UP3AI Punya Ruangan Sendiri ?? (Mevi/Perspektif)

Darussalam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki bangunan yang digunakan sebagai pusat kegiatan serta aktivitas mahasasiswa yang bernaung dalam organisasi mahasiswa baik UKM, HMJ maupun BEM dan DPM. Bangunan tersebut diberi nama Student Center, namun mahasiswa lebih sering menyebutnya Sekber (sekret bersama).

Student Center merupakan wahana pengembangan minat, bakat, dan aktivitas mahasiswa. Tidak hanya dijadikan sebagai tempat “nongkrong”, Sekber sudah selayaknya rumah kedua bagi setiap mahasiswa yang aktif berorganisasi, dengan kata lain sekber juga merupakan tempat bagi ormawa (organisasi mahasiswa) dalam menjalankan kehidupan organisasinya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.

Bicara mengenai Ormawa dan sekret nya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kepengurusan ormawa yang bernaung di fakultas ekonomi dan bisnis baru saja berjalan sekitar seminggu, sejak acara pelantikan kepengurusan yang baru. Semua ormawapun mulai menjalan kan program program kerja nya dalam setahun ini. Namun di sela-sela itu beredar kabar bahwa bakal ada “teman” baru yang akan ikut mengisi sebuah ruangan yang ada di sekber. Yakni UP3AI (Unit Pengembangan Program Pendamping Mata Kuliah Agama Islam). Namun apakah hal ini benar?  mengingat UP3AI bukan lah merupakan bagian dari sebuah Ormawa.

Mengenai hal ini Rais Mukhayar selaku ketua BEM memberi tanggapan bahwa tidak mengetahui hal ini karena tidak adanya konfirmasi dari pihak UP3AI sendiri namun sudah mendapat penjelasan dari pihak Wakil Dekan II Ridwan, S.E, MM bahwa hal ini merupakan tuntutan dari pihak UP3AI Universitas agar UP3AI memiliki ruangan sendiri.

“Mengenai hal ini tidak ada koordinasi juga, BEM baru tahu setelah orang-orang itu (UP3AI) bersih-bersih sekret di sebelah sana, padahal sekret tersebut sudah di tetapkan untuk menjadi sekret barunya DPM (Sekret kosong yang ada di sebelah BEM yang kini sudah di tetap kan menjadi sekret DPM)” jelas Rais.

Hal ini pula perlu dipertanyakan apakah berita tersebut  merupakan keputusan sepihak? Mengingat bahwa tidak adanya koordinasi maupun konfirmasi langsung kepada pihak mahasiswa.

Seberapa pentingkah UP3AI mendapatkan ruangan sendiri di pihak Student Center sedangkan di sisi lain masih ada ormawa yang lebih membutuhkan ruang gerak lebih luas untuk giat beraktivitas, dikarenakan ruang yang tidak layak ataupun akibat kekecilan. Mengingat UP3AI sendiri bukan lah merupakan sebuah ormawa, jika hal ini memang terjadi lalu apakah Student Center benar-benar dibangun sebagai pendukung, penunjang dalam kegiatan organisasi mahasiswa atau hanya sekedar nama.

Muhajir Paloh juga memberikan pendapatnya saat dijumpai oleh tim perspektif dan  menanyakan hal yang sedang hangat tersebut (14/02) ”Jadi sebaiknya pihak dekanan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, keputusan yang benar itu bagaimana. Jika memang student center kita ini luas dan sekret kita ada yang kosong, maka ini merupakan hal yang benar untuk di lakukan, namun mengingat kondisi kita ada ukm dan himpunan yang mungkin sekret nya masih sempit dan perlu perluasan, ini namanya sebuah diskriminasi. Dan terkait urgensi kenapa UP3AI ini perlu sekret, ini masih menjadi tanda tanya bagi mahasiswa.”

Jika  Student Center memang dibangun dan dimaksudkan untuk mahasiswa, lantas mengapa dijadikan tempat buangan bagi mereka yang membutuhkan ruangan. Tutuplah telinga dan mulailah mendengarkan satu suara bijak didalam. Apakah UP3AI perlu ruangan sendiri disini ?? (Sal, Frz)