Ketua BPK RI Kuliah Umum di Unsyiah

SONY DSC

Kuliah Umum dan Sosialisasi “BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Negara” (foto: Dimas/Perspektif)

Banda Aceh – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan sosialisasi dengan tema “BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Negara” pada hari Jum’at (28/11) di gedung AAC Prof. Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Acara yang juga dilaksanakan sebagai kuliah umum ini menghadirkan narasumber Ketua BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah, dan Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Aceh, Dr. Aliasuddin, S.E., M.Si. Acara ini dilaksanakan dalam rangka membangun suatu komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi sebagai pilar perubahan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Kuliah umum yang dihadiri oleh pejabat DPR & DPRK, civitas akademi dan ratusan mahasiswa Unsyiah tersebut, Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis mengatakan, “Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK harus benar-benar melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Negara secara ketat dan akurat, tanpa pandang bulu. Presiden saja tidak dapat mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh BPK, bahkan presiden sekalipun dapat diperiksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.” (28/11). Hal ini sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu BPK pada hakikatnya adalah bagian dari kehendak untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dari segi akuntabilitas dan transparansi.

Foto oleh Dimas/LPM PERSPEKTIF

Ketua BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. sedang memaparkan materi mengenai BPK RI (28/11/2014)

Dalam memaparkan materi, Aliasuddin juga menyampaikan, “Anggaran yang tinggi tak mampu mendongkrak kinerja Pemerintah Aceh. Hal itu dibuktikan dengan tingginya tingkat kemiskinan di provinsi ini. Kemudian struktur perekonomian Aceh juga masih tradisional, yaitu didominasi oleh sektor pertanian sebesar 25,99%.” (28/11).

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh juga berharap kerjasama yang baik dengan BPK dalam pemantauan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Provinsi Aceh. [DAD, MF]