Kepala Deputi BI Aceh: Inflasi di Aceh Aman

 

Kepala Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh, Teuku Munandar Saat Memberikan Materi Inflasi (Jauhar/Perspektif)

Darussalam – Kepala Deputi Bank Indonesia perwakilan Aceh, Teuku Munandar menyebutkan bahwa dampak inflasi yang terjadi di Aceh tergolong aman. Hal ini disampaikan dalam diskusi yang diprakasai oleh pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Senin (24/9).

Munandar mengakui bahwa kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar memang begitu tinggi yaitu mencapai 9,2%. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan baik oleh pemerintah dengan tersedianya cadangan devisa negara sebanyak $118 Miliar sehingga tidak memiliki dampak besar seperti Argentina & Turki.

“Depresiasi yang terjadi di indonesia masih dalam nilai wajar, oleh karena itu masyarakat jangan khawatir karena pemerintah masih bisa menahan harga rupiah” Ujar alumni akuntansi Universitas Syiah Kuala ini.

Di Aceh, inflasi tidak memiliki dampak yang signifikan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Hal ini menurutnya, tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah Aceh dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pertumbuhan ekonomi di Aceh adalah 5,74% dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,26%

“Tingkat inflasi yang terjadi di Aceh pun terjaga, walaupun kita ada di peringkat 3 Sumatera dengan nilai inflasi 3,55. Dibandingkan dengan Bengkulu yang merupakan daerah inflasi terendah yang hanya 2,23%” Jelasnya

Pernyataan Munandar tentu bukan tanpa alasan, karena nilai iflasi Aceh masih dalam rentang target nasional sebesar 3,5±1 (Jr)

Nangkring Kompasiana, Gerakan Nasional Non Tunai

Foto bersama Kompasianer (Foto: @iloveaceh)

 

Banda Aceh – Bank Indonesia dan Kompasiana mengadakan seminar Gerakan Nasional Nontunai yang bertemakan “Jelajah Nontunai” pada tanggal (25/4/2015) lalu di Kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh. Gerakan yang mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan transaksi pembayaran yang diyakini dapat mendukung sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar.

Seminar nontunai yang diselenggarakan oleh Kompasiana ini juga dimeriahkan dengan adanya live twitter, blog competition serta photo competition. Seminar yang diadakan di 5 kota besar yaitu Surabaya, Ambon, Banjarmasin, Makasar dan Banda Aceh ini merupakan salah satu sosialisasi untuk menggunakan nontunai. Pada seminar ini peserta yang hadir terdiri 70 orang blogger, 40 orang GENBI (Generasi Bank Indonesia), asosiasi, Pemerintah Daerah dan juga dari perwakilan bank umum lainya.

Sebelum seminar dimulai, para perserta menikmati coffee break yang telah disediakan oleh panitia Bank Indonesia. Kemudian seminar berlanjut dengan menggundang narasumber Trefiantoni mewakili DEP, Susanti Dewi mewakili BI, M.Sandi Pratama mewakili ASPI dan T. Munandar yang mewakili Kompasiana. Dalam Seminar tersebut jelaskan bagaimana Indonesia merupakan negara yang rendah menggunakan uang nontunai dan yang paling tinggi menggunakan uang tunai,yaitu sebanyak 99,4% yang padahal memiliki banyak kelemahan dalam melakukan transaksi. Serta menjelaskan apasaja keuntungan dalam menggunakan uang nontunai yang akan membuat masrakat lebih praktis aman dan cepat. Adapun instrumen pembayaran uang tunai yang itu bisa menggunakan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) atau bisa dengan menggunakan uang eletronik yang telah disediakan oleh penerbit.

Tantangan dalam mengubah sistem pembayaran menggunakan nontunai bukanlah sedikit adapun yang sangat sulit itu adalah mengubah perilaku masyarakat agar lebih percaya dengan pembayaran nontunai, lalu masih belum memahami keberadaan instrumen nontunai dan juga interkoneksi yang masih sangat terbatas. Oleh sebab itu Gerakan Nasional Nontunai melakukan sosialiasi yang melibatkan LKD, ASPI serta blogger untuk dapat memberikan informasi atau pemahaman tentang nontunai kepada masyarakat. Dengan begitu, akan banyak orang akan menggunakan uang nontunai, sehingga kegunaan uang tunai yang sekarang dapat diminimumkan.

Gerakan Nasional Nontunai juga telah banyak melakukan upaya agar sosialisai serta target pencanpaian agar Indonesia bisa menggunakan uang nontunai. Upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan instrumen dan infrastruktur, menguatkan kelembagaan serta mekanisme. Adapun upaya yang lebih lanjut kedepannya antara lain mendorong agar kartu dari penerbit dapat dibaca oleh penerbit lain, pengembangan standar, koordinasi dengan pemerintah untuk penyediaan sarana pendukung, edukasi dan sosialisai lebih lanjut kepada masyarakat. Sehingga akan lebih memudahkan masyarakat dalam menggunakan uang nontunai. [Miftah]