Pererat Solidaritas Internal Mahasiswa EKI Gelar iESA CUP

Pererat Solidaritas Internal Mahasiswa EKI Gelar iESA CUP (Luthfi/Perspektif)

Darussalam – Islamic Economic Students Association (IESA) kembali mengadakan iESA CUP yang ke-III. Acara ini berlangsung dari tanggal 29 april 2018 hingga 6 mei 2018. Adapun cabang olahraga yang diperlombakan antara lain; Futsal, Basket, Badminton, dan Tarik Tambang.

Acara internal ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas, kekeluargaan, kekompakan dan juga agar keluarga iESA sehat semua pastinya. Tahun ini iESA CUP mengusung tema “Keep Spirit, Keep Health, and Keep Solidarity.”

“Adapun makna nya yakni berbagi pengalaman, berbagi perasaan atau bisa di bilang berbagi kebahagian dan menjaga solidaritas antar sesama mahasiswa/i  Ekonomi Islam,” ungkap Win Irvan Syahputra selaku Ketua Panitia.

Pererat Solidaritas Internal Mahasiswa EKI Gelar iESA CUP (Luthfi/Perspektif)

Opening Ceremony dilaksanakan hari ini (29/4/18). Kali ini, iESA membuat Konsep pembukaan acara berbeda dari yang sebelumnya karna diacara Opening Ceremony ini mereka membuat upacara penaikan bendera iESA CUP. Hal ini merupakan gebrakan baru yang dilaksanakan oleh iESA.

Pada saat upacara berlangsung ketua jurusan ekonomi islam Dr. Eddy Gunawan M.Ec selaku Pembina Upacara menyampaikan bahwa begitu senang bila iESA aktif, karna kita dapat menunjukkan kualitas, sportifitas,dan excellent dalam berprestasi dan kita harus menanamkan nilai nilai yang ada pada moto ekonomi Islam yaitu menjadikan insan-insan yang islami.

Selain ketua Jurusan Ekonomi islam, acara ini turut dimeriahkan oleh Dosen, Dimisioner, Presidium, perwakilan dari HMJ/UKM yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Anggota iESA sendiri.

“Banyak bakat terpendam yang dimiliki mahasiswa EKI, jadi marilah kita asah bersama, kita latih bersama agar nantinya dapat membanggakan Ekonomi Islam ke depannya. Pemenang dari setiap cabang olahraga yang diperlombakan akan dipromosikan ke dispora,” ucap Ketua himpunan iESA Abthal Aufar dalam kata sambutannya

Win Irfan berharap bahwa seluruh mahasiswa/i ekonomi islam dapat menjalin persaudaraan yang lebih erat lagi, menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi, selalu menjaga kekompakkan dan yang paling penting nantinya tidak ada kecurangan satu sama lain dalam acara iESA CUP yang ke-III ini. (KZ,LH)

Antusiasme Mahasiswa Terhadap Wacana Kelas Internasional EKI

Antusiasme Mahasiswa Terhadap Wacana Kelas Internasional EKI (Sul/Perspektif)

Masih hangat dalam benak mahasiswa Ekonomi Islam (EKI) FEB Unsyiah akan isu mengenai pengadaan kelas internasional untuk program studi EKI. Respon positif bermunculan dari mayoritas mahasiswa jurusan EKI. Antusiasme mahasiswa bahkan sudah ada sejak IAP dikembangkan menjadi IBEP dan sudah menggaet serta program studi Ekonomi Manajemen (EKM) dan Ekonomi Pembangunan (EKP).

Yusri T Yaudullah salah seorang mahasiswa EKI 2017 mengungkapkan bahwa kelas internasional cukup penting. Mengingat bahwa cakupan ekonomi berbasis syariah telah memiliki peran penting dalam roda perekonomian. Sehingga perlu adanya wadah untuk mengajarkan dan menyesuaikan perekonomian dunia saat ini dengan ekonomi berbasis syariah. Dengan adanya rencana dibukanya kelas internasional ini akan membuka peluang mahasiswa untuk mengubah, membentuk, serta menyesuaikan diri dengan global tetapi tetap berlandaskan dengan ketentuan islam.

Mahasiswa IBEP 2017 juga merespon positif kabar ini. Salah satunya adalah Alyanur dari IBEP Manajemen, Menurutnya, ini adalah keputusan yang sangat tepat karena Ekonomi islam sedang berkembang pesat terutama di Eropa. Bahkan beberapa Negara Eropa sudah menerapkan system ekonomi islam. Ini sangat memudahkan bagi mahasiswa EKI FEB Unsyiah untuk dapat bersaing langsung dengan mahasiswa luar negeri. Apalagi dengan adanya peluang student exchange atas kerjasama Unsyiah dengan beberapa universitas di luar negeri seperti Taiwan misalnya.

“Dengan adanya kelas Internasional EKI, maka ekonomi islam akan going globally dan akan mengalahkan sistem-sistem konvensional serta akan menambah peringkat FEB di Nasional dan Internasional,” tambah Rais Al-Fathan selaku Komting IBEP 2017.

Sejauh ini, minat mahasiswa terhadap kelas internasional terus bertambah. Hal ini tentu saja bernilai baik bagi pihak kampus dan mahasiswanya sendiri. (Sul)

IBEP akan Gaet EKI pada 2019 Mendatang

IBEP akan Gaet EKI pada 2019 Mendatang (Foto:Lala/Perspektif)

Darussalam- International Business and Economic Program atau dikenal dengan sebutan IBEP adalah program unggulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) sejak tahun 2011. Dulunya IBEP lebih familiar dengan nama International Accounting Program (IAP) setelah sempat menyandang nama Pre International Class (PIC) selama beberapa tahun. Hal tersebut dikarenakan Akuntasi satu-satunya program studi yang menjadi program unggulan kelas Internasional saat itu.

Seiring berjalannya waktu, IAP mengalami perkembangan dengan menambahkan dua program studi lainnya yaitu Ekonomi Manajemen (EKM) dan Ekonomi Pembangunan (EKP) pada tahun 2017. Pada saat yang bersamaan pula IAP berganti nama menjadi IBEP. Selama masa pengembangan IBEP, muncul pertanyaan dari beberapa mahasiswa. Apakah EKI akan ada juga kelas internasional?

“Target kita, semua prodi di S1 akan dibuat kelas internasional. Kalau memungkinkan tahun 2019 akan dibuka untuk EKI.” Ujar Dr. Abd. Jamal, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1 bagian Akademik saat dijumpai di ruangannya (24/04).

Namun beliau juga menambahkan bahwasanya perlu persiapan yang matang terlebih dahulu terutama pada bagian pengajar, agar dapat terwujudkan di tahun 2019 mendatang. Selagi menunggu persiapan, beliau juga mengatakan akan ada indikator tertentu agar dapat masuk ke kelas internasional. Salah satunya adalah mampu mempertahankan ip di tingkat yang baik.

“Tanggapan terkait antusiasme, tentu positif sekali, mereka ingin jadi unggul. Kita sambut positif, maka kita coba tahun berikut ini.” Papar Abd. Jamal terhadap antusiasme mahasiswa EKI dalam menyambut kelas internasional EKI.

Belajar di kelas internasional tentu saja harus memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik. selain itu, kompetensi dalam belajar juga diutamakan. Maka, IBEP membuat sistem eliminasi agar program kelas internasional benar-benar menjadi kelas unggulan terlebih dari segi kemampuan bersaing mahasiwa di kancah internasional nantinya. IP menjadi tolak ukur utama setelah kemampuan berbahasa inggris. Bagi mahasiswa yang tidak mampu bersaing nantinya, diberikan izin untuk mengundurkan diri.

Bagi mahasiswa tahun 2017 yang tertarik belajar di kelas internasional, peluang terbuka lebar. Karena kelas internasional bukanlah program studi namun berupa kelas. Maka, dibolehkan kepada mahasiswa tahun 2017 atau yang bersemester 3 atau 4 untuk ikut mendaftarkan diri di kelas internasional asalkan tidak sendirian. Dalam artian, ada beberapa yang mendaftarkan diri baru akan dibuka kelas.

Untuk gedung atau ruangan sendiri, IBEP diberikan ruang belakang atas dan sedang direnovasi. Dengan pengadaan fasilitas yang semakin diperbaharukan dan konfirmasi dari Wakil Dekan Bagian Akademik menjadi harapan tersendiri bagi mahasiswa EKI agar kelas internasional untuk EKI akan segera terwujud di tahun 2019 mendatang.(Sul)

SIABANK Gelar Seminar Pegadaian Syariah

Dok: Istimewa

Darussalam – Silaturrahmi Aneuk Perbankan (SIABANK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah kembali menggelar Seminar Pegadaian Syariah dengan mengusung tema “Membeli Masa Depan Dengan Harga Hari Ini”. Bertepatan di Balai Sidang FEB acara yang digelar sepekan yang lalu, kamis (19/4) turut menghadirkan Fery Heriawan selaku Deputy Bisnis Area Banda Aceh dan Syamsulsyah Rizal selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (PERSERO) Syariah Banda Aceh.

Harapan dari Dimas Ramadhandi selaku Ketua Panitia atas terselenggaranya Seminar Pegadaian Syariah ialah agar banyak gerakan dari mahasiswa berpikir tentang pentingnya berinvestasi dimasa sekarang. Tentunya dimasa muda yang sedang kuliah dan mencari kinerja serta mengejar cita-cita.

Dalam menyampaikan materi Syamsulsyah Rizal memamparkan tentang Investasi yang tepat pada zaman sekarang ini adalah EMAS. Alasannya cukup mauk akal mengingat emas unsurnya awet, tahan inflasi, dapat dengan mudah dijual atau dijadikan jaminan bebas pajak, nilainya jarang turun bahkan cenderung terus naik, sangat pribadi perlindungan Universal dan diakui oleh semua Negara.

Selain itu, Fery Heriawan juga menegaskan bahwa ada beberapa hal yang juga menjadi kesalahan dalam berinvestasi Emas. “Masyarakat tidak pernah taucara mengecek kualitas emas, tidak tahu jenis emas, dan terlalu percaya penjual. Hal ini tentu menjadi masalah besar,” ujarnya. (Nel)

Pergub Baru 2018, Mahasiswa FEB Unsyiah Turut Berkomentar

 

Dok: Google Image

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang di berikan hak untuk menerapkan peraturan berdasarkan hukum syariat Islam. Secara istimewa Aceh mendapatkan status provinsi dengan otonomi khusus dengan izin untuk menerapkan peraturan sesuai syariat Islam sebagai hukum formal dan undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Jinayat atau hukum Jinayat

Bicara mengenai peraturan, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan isu tentang Peraturan Gubernur (Pergub) yang terbaru. Pasalnya, dalam Pergub No. 5 tahun 2018 ini membahas mengenai pelaksanaan Uqubat jinayah cambuk yang harus dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan (LP). Hal ini justru menuai pro dan kontra bagi masyarakat.

Tepatnya (20/04) Sidang paripurna DPRA yang membahas tentang pergub tersebut. Menunjukkan bahwa kebanyakan Anggota DPRA menolak adanya peraturan ini.

Namun, bagaimana dengan tanggapan mahasiswa Aceh sebagai tokoh intelektual muda yang memegang peranan penting untuk kemajuan Aceh.?

Reza Zulfianda yang merupakan Ketua DPM FEB Unsyiah. dalam tanggapannya  yang kontra terhadap pergub Aceh, Ia mengatakan seharusnya pelaksanaan uqubat jinayah ini lebih baik dilakukan di Mesjid atau tempat yang terbuka, agar pelaku yang berbuat maksiat tersebut merasa lebih jera dan yang masyarakat setempat yang menyaksikan pelaksanaan juga sebagai renungan kedepannya agar tidak melakukan hal demikian.

Apabila pelaksanaan uqubat tersebut bertempatan di lapas, kemungkinan besar mereka yang dikenakan cambuk tidak merasa malu dan jera karena aksesnya terbatas. Dan sebagian orang menanggapi dengan pro mengenai kasus ini. Sebut saja hani, ia  mengatakan pelaksanaan uqubat dilakukan dilapas ada sisi positifnya juga. “Barangkali dibuat pergub seperti itu, agar anak anak dibawah 18 tahun tidak boleh menyaksikan hukuman tersebut, dan pengawasannya kurang sekali untuk penonton apalagi yang dibawa umur,” tanggapnya.

Pro dan kontranya suatu pendapat adalah hak setiap manusia, ada sisi positif dan sisi buruknya pula. Hukuman cambuk seperti itu juga tidak akan menyadarkan seseorang jika pada dasarnya yang berbuat ingin melakukan dengan kehendaknya dan senang melakukanya. Semua tergantung pada diri manusia itu sendiri. Kiasannya, jangan kamu bermain api kalau tak mau terkena api. Begitu pula dengan pelaku yang melakukan kaidah diluar syariat islam. Berani berbuat berani bertanggung jawab. Karena risiko melakukan suatu perbuatan muslihat akan lebih besar dampaknya.

Dalam harap, Reza menyampaikan pesannya terhadap mahasiswa. “Sebagai mahasiswa, kita harus menghindari segala perbuatan yang berdampak buruk bagi diri kita, isi hari dengan hal yang lebih bermanfaat, lebih kritis, jangan apatis, reaktif serta lebih respon terhadap lingkungan sekitar,” pungkasnya. (Wal)

Keluarga Besar Ekonomi Bersama Bersihkan Kampus

Keluarga Besar Ekonomi Bersama Bersihkan Kampus (Foto:Syawal/Perspektif)

Darussalam – Manusia pada dasarnya menginginkan hidup bersih dan bebas dari semaknya tumpukan sampah.  Sebab “Kebersihan adalah sebagian dari Iman”. Begitulah kalimat yang menjadi motivasi manusia untuk terus hidup sehat dengan lingkungan yang bersih.

Berbicara mengenai kebersihan, minggu (08/04) UKM PA-LH METALIK FEB Unsyiah mengadakan kegiatan yang bernama “DARLING” atau Sadar Lingkungan”.  Acara ini merupakan agenda runtin, untuk tahun ini acara tersebut dilaksanakan diseputaran kampus Ekonomi dan Gedung PDPK. Pada pukul 10.00 WIB acara resmi dibuka oleh Bapak Murkhana,SE.,MBA selaku wakil dekan III FEB Unsyiah.

“Kegiatan ini yang penting dilakukan secara beretika dan bermoral dan tidak melakukan sesuatu yang mencemari kampus ini, Kami bangga dan kami dukung kegiatan ini,” papar beliau dalam sambutannya.

Dengan mengusung tema “Menjadikan FEB Unsyiah Bersih dan bebas sampah” turut mengundang keluarga besar FEB yang berasal dari UKM dan HMJ serta DPM dan BEM. Darling merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada kegiatan Economic Student Day.

Keluarga Besar Ekonomi Bersama Bersihkan Kampus (Foto:Syawal/Perspektif)

Kegiatan ini bertujuan untuk menyambung silahturahmi antar seluruh keluarga besar FEB Unsyiah serta menumbuhkan rasa peduli lingkungan pada kampus tercinta ini. Dikarenakan terlalu banyak sampah yang berserakan di kampus kuning. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan mahasiswa/i dan civitas akademik yang juga berada dilingkungan kampus. Diyakini bahwa Darling merupakan wadah yang tepat dalam mewujudkan kampus yang lebih bersih, rapi, dan nyaman.

“Dengan keadaan kampus seperti ini, Kami sebagai UKM pecinta alam tidak nyaman. Karena kampus ini bukan hanya tempat belajar saja, Juga tempat kita tinggal apalagi kami mapalanya. Yang sering beraktifitas dengan alam maka kami juga harus menjaga alam kami,” pungkas syahrial selaku ketua panitia.

Dalam harapnnya, Ia mengatakan setelah berlangsungnya kegiatan Darling ini, mahasiswa-mahasiswa lebih sadar akan lingkungannya. Sebab jika bukan kita yang menjaga siapa lain. Jika lingkungan kotor akan menghambat terhadap keberlangsungan proses belajar dan akan terciptanya kondisi tidak nyaman.

Sadar lingkungan kuncinya. Mulai dari kita dan untuk kita. Sampah harus diminimalisir. Karena sanpah bukan warisan anak cucu kita. (Wal,Spm)

Polemik Larangan Bercadar di Kampus, Bagaimana dengan FEB Unsyiah?

Polemik Larangan Bercadar di Kampus, Bagaimana dengan FEB Unsyiah? (Foto : google)

Bercadar merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi terutama di kalangan civitas akademika FEB Unsyiah. Tak sedikit pula dari jumlah mahasiswi yang menggunakan cadar. Tentunya bagi mereka yang menggunakan cadar punya alasan dan tujuan yang kuat.

Tujuan utama mereka bercadar ialah untuk menutup aurat. Melindungi diri dari tindak asusila serta terhindar dari fitnah. Jika ditinjau dari tujuannya menggunakan cadar merupakan suatu hal yang positif dan merupakan salah satu anjuran menurut agama Islam. Namun mengapa sebagian masyarakat masih saja beranggapan bahwa mereka yang bercadar tergolong kaum radikal.

Seperti halnya kejadian yang baru-baru ini terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dimana pihak kampus sendiri mengeluarkan peraturan yang melarang mahasiwanya untuk bercadar. Tentu hal  ini menuai banyak aksi protes dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi mahasiswa (Ormawa), organisasi masyarakat (Ormas), ulama, serta MUI.

Aturan yang dibuat ini dinilai sebagai bentuk tindakan preventif untuk mencegah radikalisme dan fundamentalisme, “Kami melihat gejala itu, kami ingin menyelamatkan mereka, jangan sampai mereka didoktrin sehingga mereka menjadi korban dari gerakan-gerakan radikal itu,” ujar Yudian Wahyudi selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga. (Sumber: BBCIndonesia)

Tak itu saja, selain alasan pencegahan dari radikalisme terdapat pula alasan lain, yaitu Pedagogis. Mahasiswi yang menggunakan cadar dianggap mempersulit kegiatan pengajaran di kampus, dosen pengajar mendapati kesulitan dalam mengenal identitas mereka karena wajah mereka yang tertutup.

Lantas bagaimana dengan universitas lain yang tidak melarang mahasiswinya untuk bercadar, bukankah sejauh ini tidak ada masalah yang muncul terkait penggunaan cadar?

Untuk Unsyiah khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri yang terletak jelas di provinsi yang merupakan mayoritasnya penduduk kaum muslim, tidak ada aturan khusus yang mengatur penggunaan cadar selagi itu tidak mengganggu kenyamanan bersama.

Menanggapi permasalahan larangan penggunaan cadar ini, pihak kampus sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga. Karena sadar bahwa bercadar merupakan salah satu bentuk dari menutup aurat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana dosen FEB  yang ikut berkomentar.

“Saya pribadi tidak pernah melarang mahasiswi untuk bercadar karena itu adalah hak mereka dan berkaitan dengan agama jadi sama sekali tidak bisa kita sentuh,” jelas salah satu Dosen Ekonomi Pembangunan, Fitriani,S.E.,M.Sc.

Sampai saat ini dosen FEB  mengaku tidak pernah mendapati kesulitan yang disebabkan oleh mahasiswi yang bercadar. Apalagi sampai kesulitan dalam hal berinteraksi serta tidak pernah menemukan salah satu dari mereka pengguna cadar yang menganut paham radikal,

Dapat dikatakan bahwa anggapan mereka yang memakai cadar adalah anggota teroris atau kelompok radikal merupakan suatu anggapan yang salah dan tidak mendasar.

“Jika tindakan pencegahan radikalisme dijadikan sebuah alasan maka kalau begitu kelompok radikal ini bisa dari siapa saja, tak hanya dari yang bercadar ini, dan juga saya mempunyai mahasiswa yang bercadar dan juga beberapa dosen lainnya, Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah dalam berkomunikasi maupun lainya, karena walaupun mereka bercadar saya tetap bisa mengenali mereka melalui suara,” tambahnya. (Sal, AH)

UU MD3 : Kriminalitas terhadap Demokrasikah?

UU MD3 :Kriminalitas terhadap Demokrasikah? (Mevi/Perspektif)

Darussalam- Rakyat Indonesia kembali dibuat bingung oleh pemerintahan. Hal ini terkait dengan pengesahan UU MD3 oleh Menteri Hukum dan HAM pada 14 Maret 2018 tanpa ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. Dikarenakan adanya pasal yang mengarah kepada kriminalitas demokrasi.

UU MD3 ( Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD) merupakan undang-undang yang dibuat untuk melindungi anggota dewan dari upaya hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU MD3 melindungi para anggota dewan dalam tiga tindak pidana khusus, yakni korupsi, terorisme, dan narkoba.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang  MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan mendapatkan penomoran dalam lembaran negara pada tanggal 14 Maret 2018, seiring dengan batasan 30 hari presiden Jokowi tidak menandatangani surat tersebut. Hati bertanya, apakah presiden dan rakyat Indonesia ini sungguh setuju dengan pengesahan tersebut?.

UU MD3 sudah menuai polemik karena mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi. Anggota dewan kian dibuat tak tersentuh dan kebal hukum dari tindak pidana khusus. Ketidaksesuaian itu timbul dari tiga pasal, yakni: pasal 73, pasal 122 dan pasal 245.

Pasal 73 mengatur tentang tentang wajib menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian. Pasal 122 huruf k, yang mengatur kewenangan MKD (Mahkamah kehormatan Dewan) menyeret siapa saja (perseorangan, kelompok, atau badan hukum)  ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Dan pasal  245 mengatur tentang anggota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari presiden. Izin MKD diganti dengan frase “ Pertimbangan” (Revisi UU MD3).

Selain itu  dalam ayat 6 pasal pasal 73 , polisi berhak menyandera pihak yang menolak hadir diperiksa DPR paling lama 30 hari, ketentuan penyanderaan akan dibakukan dalam peraturan kapolri.

Dari isinya, UU MD3  dianggap sangat substantif karena bertentangan dengan UUD 1945.

Banyak Mahasiswa yang berdatangan mendatangi “tempat suci” negara hukum ini. Mahasiswa melakukan aksi demo sebagai tanda aksi penolakan. Bahkan beberapa pihak telah mengajukan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi.

Lalu, apa yang mendorong mereka melakukan aksi penolakan terhadap kelola hukum di Negeri ini  ?.

Sesuai dengan kata mereka, negara yang hebat itu adalah negara yang mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Ketika orang bebas berbicara, mengkritik, mengeluarkan pendapat, ini dapat dijadikan sebagai evaluasi apa yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja DPR, sesuai dengan prinsip demokrasi ( dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Pada saat kebebasan itu dibatasi, tidak ada lagi namanya evaluasi dan perbaikan sehingga negara ini hanya jalan ditempat saja.  Bahkan kembali ke masa dulu, pada zaman orde lama. Lantas, kemanakah makna demokrasi yang menjadi identitas negara ini?.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan negara kita selama beberapa periode. Sungguh disayangkan jika kasus ini mengakibatkan ketidak adilan untuk rakyat dan membuat maknanya bobrok karena terserang kriminalitas secara tidak langsung. Demokrasi adalah pilihan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sistem bernegara, sistem bermasyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Jika ini terlampau terjadi, rakyat tentunya ingin pemerintah berkaca kembali.

Berbicara mengenai demokrasi, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) juga turut memberikan pendapat.

“Dari beberapa headline yang saya baca, jujur saya khawatir terhadap hal ini. Karena ada beberapa pasal yang membahayakan kebebasan berpendapat. Misalnya pemanggilan paksa karena dianggap melawan mereka. Tapi pemberitaannya cuma fokus ke yang buruk-buruk aja. Kita gak tau apakah ada yang bagus disitu,” ujarnya.

Namun, alangkah bagusnya jika pemerintah mempertimbangkan peraturan yang akan diberlakukan agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Sepatutnya pemerintah mereview kembali dari mana asal kedudukan yang mereka dapatkan. Jika tidak siap dikritik dan menerima pendapat dari rakyat, untuk apa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat yang pada hakikatnya menyuarakan rakyat.

Rakyat berhak berkomentar dan memberi pendapat. Toh pada faktanya rakyat hanya mengomentari kesalahan, keteledoran serta penyelewengan. Selama tidak melakukan hal tersebut, apa yang ditakutkan?.

“Seharusnya peraturan itu untuk mensejahterakan rakyat, bukan membatasi hak-hak rakyat. Dan juga DPR bertugas mendengarkan aspirasi rakyat bukan malah membungkam rakyat.” Tambah mahasiswa lainnya.

UU MD3 perlu direvisi kembali. Rakyat menginginkan hal itu terjadi. Harapan akan kebijakan dari Presiden Rakyat Indonesia untuk mengeluarkan Perpu pun dinantikan. Demokrasi negara kita adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi kriminalitas. (Sul,Frz)

Upgrading HMM 2018, Ciptakan Semangat Menuju Kejayaan

Upgrading HMM 2018, Membentuk Semangat Menuju Kejayaan (Foto: Fahmi/Perspektif)

Darussalam – (17/3) Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM) FEB Unsyiah mengadakan Upgrading 2018 dengan mengusung tema “Bersatu Menuju Kejayaan”. Acara ini merupakan acara tahunan yang mempunyai tujuan untuk membuka cakrawala pemikiran aneuk manajemen. Bertempat di balai sidang FEB Unsyiah, acara ini juga turut dihadiri oleh pemateri – pemateri dari pendiri dan alumni HMM sebelumnya.

Irsyad Yusfiari selaku ketua panitia Upgrading HMM 2018 menjelaskan bahwa Upgrading ini adalah salah satu program dari HMM dan untuk membangun kapasitas anak manajemen dan membangun kebersamaan terhadap anggota.

“Acara upgrading tahun ini pun kita memberikan motivasi – motivasi agar mahasiswa kita ini dapat berorganisasi dan berbicara sedikinya lebih baik serta upgrading ditahun ini merupakan spesial karena ditahun kemaren upgrading tidak terlaksana dan ditahun ini mulai terlaksana kembali acara ini,” jelasnya.

Selain sebagai sebuah wadah untuk kepengurusan HMM 2018, acara juga diselingi diselingin dengan game – game menarik yang langsung dibuat oleh pemateri tersebut dan sesi tanyak jawab.

“Dampak dari terselenggaranya acara upgrading ini sangat banyak apalagi untuk anggota baru 2017 diharapkan agar lebih sering berkontribusi terhadap HMM,” tambah irsyad.

Salah satu pemateri dari upgrading HMM 2018 adalah bapak Ammar Fuad SE, MM yang juga merupakan mantan ketua HMM periode 2005 – 2006 dan pernah menjabat sebagai ketua BEM FEB Unsyiah di periode 2006-2007.

“Saya melihat ini adalah sekumpulan anak – anak muda yang notabene semangat muda yang membuat perubahan terutama dimahasiswa manajemen dan mahasiswa ekonomi keseluruhannya. saya melihat semangat baru dan harapan saya besar sekali kepada adik – adik untuk menjaga himpunan manajemen yang sebelumnya dibangun oleh pendahulu – pendahulunya,” pungkas Ammar. (Mi,La)

ASENeT 2018 : Berangkat dari Ekonomi Kreatif

ASENeT 2018 : Berangkat dari Ekonomi Kreatif (Foto: Susilo/Perspektif)

Darussalam – Asean Student Entrepreneurship Network (ASENeT) sukses dihelat di gedung AAC Dayan Dawood (15/3). Acara bertaraf Internasional yang diselenggarakan dua kali tersebut resmi dibuka oleh Dr. Iskandarsyah, S.E., MM. diikuti Rektor Universitas Syiah Kuala, dan Dr. Muhammad Dimyati.

“ASENeT adalah sebuah kegiatan dibidang kewirausahaan yang sudah kita mulai pada 2016 di Universitas Sains Malaysia dan di acara kedua kali ini kita berkesempatan menjadi tuan rumahnya,” ucap Iskandarsyah selaku ketua panitia ASENeT 2018.

Dalam pidato pembukaannya Rektor Universitas Syiah kuala menegaskan bahwa kita harus mendorong Entrepreneur agar menjadi bagian yang mempunyai kontribusi dalam membangun ekonomi. “Ekonomi Kreatif harus menjadi sorotan untuk ASEAN,” tambahnya.

“Pesan pak Jokowi kita harus menjadi pisat pendidikan teknologi dan peradaban di dunia, semua itu berangkat dari ekonomi kreatif”. Sambung Dr. Muhammad Dimyati, perwakilan dari Menristekdikti.

Acara pembukaan konferensi diikuti oleh mahasiswa baik lokal dan Internasional serta beberapa masyarakat lainnya. Di balik kegiatan tersebut, Expo yang telah dibuka terlebih dahulu (14/3) makin terlihat ramai oleh pengunjung. Deretan stan yang diisi oleh berbagai Universitas dan instansi seperti Inkubator, Universitas Sains Malaysia, Universitas Andalas, SOS children Village, BQ Darul Mizan, Universitas Negeri Riau, Universitas Teuku Umar, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sebelas Maret, dan lain-lain.

“ASENeT tahun ini sangat meriah, so boleh kenal negara orang di Aceh dan boleh kenal dekat lagi dengan usahawan-usahawan Indonesia. First impression saya, yang menarik yang buat saya kagum ialah dia punya sistem sangat cepat dalam tangani kebutuhan acara,” ucap Siti Nurul Aishah Awang yang merupakan delegasi dari Malaysia.

ASENet kedua tahun ini diharapkan dapat membawa pengaruh positif yang besar bagi semua kalangan dalam berwirausaha. Kini saatnya menjalin relasi dengan teman-teman internasional. (Mev, lo).