Categories
Indepth

Sosial Media Dapat Menyebabkan Kaburnya Batas antara Ruang Privat dan Publik

Ilustrasi : Max

Darussalam-Kehidupan sosial manusia di era internet yang sudah menjangkau seluruh kalangan kini dapat dikatakan semakin mudah. Keberadaan media sosial dalam genggaman membuat interaksi antara satu orang dengan yang lainnya bak tidak terpisahkan oleh jarak. Jarak ribuan kilometer yang memisahkan bukanlah penghalang bagi manusia untuk saling terhubung satu sama lain.

Menurut penelitian yang dilakukan We Are Social “Digital Around The World 2019” bekerja sama dengan Hootsuite, terdapat 130 juta jiwa orang Indonesia yang aktif di media sosial. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa total populasi Indonesia yang kini mencapai 265,4 juta jiwa, setengah di antaranya telah menggunakan internet, yaitu sebanyak 132,7 juta.

Apabila dilihat dari angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa seluruh pengguna internet di Indonesia adalah pengguna media sosial. Hasil penelitian We Are Social menyebutkan dari 132,7 juta pengguna internet di Indonesia, 130 juta di antaranya adalah pengguna aktif di media sosial dengan penetrasi mencapai 49%. Angka itu juga berarti bahwa lebih dari separuh populasi di Indonesia telah melek media sosial.

Pesatnya penggunaan media sosial telah memengaruhi cara berpikir kita terhadap teman, kenalan, serta orang asing. Selama ini kita memiliki jaringan sosial yang terdiri atas keluarga dan teman dalam lingkaran sosial. Kehadiran media sosial dalam lingkup teknologi membuat jaringan sosial tersebut menjadi membesar dan berbeda dibanding sebelumnya.

Media sosial membuat orang “masuk” ke dalam jaringan tersebut dengan cara yang sangat mudah dan cakupan yang lebih luas. Salah satu perbedaan terbesar antara jaringan sosial tradisional dengan media sosial adalah batasan-batasan antara ruang privat dengan publik, antara sekolah dengan rumah atau pekerjaan dengan rumah, menjadi kabur.

Hubungan antarmanusia yang kian mendekat kendati jarak dipisahkan hingga ribuan kilometer antara satu dengan yang lainnya juga memiliki efek negatif. Seperti yang viral beberapa waktu lalu, seorang Youtuber bernama Ferdian Paleka menuai banyak kecaman lantaran aksi pranknya yang dianggap keterlaluan. Dirinya memberikan satu kotak berisi sampah dan mengklaim bahwa bungkusan tersebut adalah bantuan sembako.

Sontak hal ini tentu menuai banyak kecaman di dunia maya. Tak hanya dari kalangan artis, Ridwan Kamil, sebagai Gubernur Jawa Barat pun turut memberi komentar terhadap aksi Ferdian yang keterlaluan.

Berdasarkan penelitian “Social media as a vector for youth violence: A review of the literature”, pada beberapa tahun terakhir internet dan media sosial telah menjadi “fasilitator” terhadap kekerasan anak dan remaja.

Media sosial telah menjadi alat bagi anak muda untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap teman-temannya, seperti perundungan (bullying), pelecehan, serta kejahatan terkait geng. Media sosial juga menjadi alat untuk melukai diri sendiri, yang paling utama adalah bunuh diri siber.

Remaja masa kini adalah pengguna aktif dari media sosial, seperti Facebook, Twitter atau Instagram. Berdasarkan penelitian yang sama sekitar 90 persen dari remaja menggunakan internet secara reguler dan 70 persen di antaranya memiliki setidaknya satu profil di media sosial.

Kaburnya batasan antara ruang privat dan publik menimbulkan banyak dampak negatif terhadap penggunanya, khususnya terhadap remaja. Penetrasi ponsel pintar membuat penggunaan media sosial semakin intens. Bahkan tiga miliar orang atau sekitar 40 persen dari populasi dunia menggunakan media sosial. Rata-rata dua jam setiap hari para pengguna tersebut berinteraksi di sana dengan membagikan, menyukai, menulis, serta melakukan pembaruan status.

Kaburnya batasan antara ruang privat dan publik di media sosial berdampak negatif terutama pada banyak kasus remaja di Indonesia. Perundungan, pengeroyokan yang bahkan tragisnya berujung kehilangan nyawa justru menjadi simalakama kehadiran media sosial bagi remaja di Indonesia. Perubahan pola interaksi dengan kehadiran media sosial mengubah nilai-nilai tradisional. Sayangnya, remaja justru menjadi korban akibat perubahan pola interaksi lewat media sosial tersebut.

Kini, peran orang tua dalam mengawasi dan memberikan arahan dalam penggunaan media sosial menjadi hal krusial yang keberadaanya urgensi, mau tidak mau memang harus dilaksanakan. Sosial media yang seyogyanya wadah untuk berkreasi jangan sampai menjadi bumerang yang menghasilkan dampak negatif. Sekarang atau nanti, hal ini perlu jadi perhatian besar agar kedepannya, kaburnya batas antara ruang privat dan publik dapat diatasi sebijaksana mungkin. Semoga. (Refdi & Jamal / Perspektif)

Editor : Abi Rafdi

Categories
Berita Indepth Politik Tulisan

PSBB Diberlakukan, Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian?

Foto by Sigid Kurniawan/Jakarta-Bisnis

Perspektif – Situasi di dunia kian hari kian mengkhawatirkan. Bagaimana tidak? hampir seluruh kawasan di dunia ini mengalami dampak wabah penyakit yang hingga kini, minggu (26/4/2020) tercatat dengan jumlah kasus kematian mencapai 190.871 dan tentunya jumlah ini akan terus bertambah karena korban positif yang terjangkit mencapai 2.774.135 jiwa.

Mengingat wabah pandemi ini memiliki tingkat penyebaran yang begitu cepat, maka berbagai negara di belahan dunia, yang terdampak virus ini melakukan berbagai tindakan agar mencegah dan menekan penyebarluasan wabah ini.

Adapun kebijakan yang diambil untuk menekan penyebaran wabah ini ialah lockdown, kebijakan ini pertama kali diterapkan oleh Kota Wuhan, kota yang pertama kali yang mencatat timbulnya virus ini.

Lalu apa itu lockdownLockdown artinya situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari wilayahnya.

Kemudian bagaimana dengan Indonesia sendiri ? Saat ini Indonesia merupakan negara di ASEAN yang paling merasakan dampak dari wabah pandemi corona. Tercatat Minggu (26/4/2020) korban kasus positif mencapai 8.882 dengan jumlah kasus kematian mencapai 743.

Dinilai wabah ini begitu mengkhawatirkan, maka Presiden Jokowi di Istana Negara pada sore hari Selasa (31/3/2020), menyampaikan bahwasannya untuk mengatasi dampak wabah pandemi (Covid-19) maka Presiden memutuskan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah yang dianggap sangat mengkhawatirkan.

Tentu saja terjadi perbedaan antara PSBB dan Lockdown pada pelaksanaanya, lockdown sendiri memiliki dampak yang begitu luar biasa. Bagaimana tidak, seluruh aktivitas diluar rumah ditiadakan dengan pengamanan yang begitu ketat (Hard) serta sanksi yang tegas. Sedangkan PSBB pada pelaksanaannya dinilai lebih softdengan sanksi yang terbilang lebih ringan.

Tentu saja PSBB ataupun Lockdown, memiliki dampak terhadap perekonomian. Terkhusus PSBB yang kini telah di terapkan di beberapa provinsi dan kota di Indonesia, sebelum kebijakan PSBB ini dilaksanakan trend negatif pada perekonomian Indonesia sudah berlangsung kemudian dengan ditambah kebijakan PSBB ini tentunya tidak terlalu berpengaruh besar terhadap perekonomian karena PSBB sendiri memperbolehkan beberapa sektor usaha berlangsung seperti barang kebutuhan pokok, kesehatan, alat medis, pertanian dan lainnya, sehingga roda perekonomian tadi tetap berjalan.

Akan tetapi perlu diingat bahwa PSBB menyebabkan matinya para pekerja non-formal seperti pedagang kaki lima, ojol serta lainnya. Tentu saja ini menyebabkan melonjaknya tingkat pengangguran di Indonesia, ditambah lagi perusahan-perusahan yang diluar sektor pengecualian mendapatkan dampak yang cukup besar mereka harus memberhentikan operasional perusahaan mereka sehingga yang terjadi ialah PHK besar-besaran berlangsung.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan stimulus pada mereka yang terdampak wabah pandemi ini:

Pertama, tentang PHK. Jumlah keluarga penerima bantuan akan ditingkatkan dari 9.2 juta menjadi 10 juta keluaga penerima manfaat.

Kedua, Kartu Sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dengan nilai 200 ribu selama sembilan bulan.

Ketiga, tentang Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi 20 triliun dengan penerima manfaat mencapai 5,6 juta orang difokuskan untuk mereka para pekerja informal yang terdampak wabah pandemi ini.

Keempat, tentang tarif listrik. Untuk pelanggan listrik 450 VA digratiskan selama 3 bulan sedangkan pelanggan 900 VA didiskon 50%.

Kelima, antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan Rp. 25 triliun untuk antisipasi kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan serta lainnya.

Adapun beberapa stimulus ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian mereka yang merasakan dampak langsung virus ini, dan harapnya pemerintah terus mengevaluasi dan mengobservasi hal-hal apa saja yang akan terjadiselanjutnya.

Dan hal selanjutnya adalah meminta perlindungan oleh Allah SWT agar mengangkat musibah ini dan kembali seperti sedia kala, dan kita sendiri pun harus menahan diri dengan tidak keluar rumah, jaga kebersihan serta pola makan agar terhindar dari virus serta menekan penyebarannya. (Vanya & Yodhi/Perspektif)

 

Editor: Jamaludin Darma

Categories
Berita Indepth Kampus mahasiswa Tulisan Unsyiah

Semester Pandemi, IPK Tergantung Koneksi

Ilustrasi by team Grafis/Perspektif

Darussalam – Keluh kesah yang semakin hari semakin meluap dari mahasiswa terus berlanjut hingga kini. Ditilik dari banyaknya curahan hati mahasiswa, mereka kerap merasa frustasi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen.

Semua ini bermula sejak diumumkan masa perkuliahan tatap muka dialihkan menjadi melalui daring, para mahasiswa mulai disibukkan dengan berbagai tugas yang terus disodorkan oleh dosen. Aplikasi meeting pun menjadi sasaran utama untuk kegiatan belajar-mengajar. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari physical distancing, yang mana memaksa para dosen dan mahasiswa untuk tidak bertatap muka secara langsung.

Kentara jelas perbedaan semester ini. Ketika pada semester sebelumnya kita dapat merasakan bertatap langsung dengan dosen, kali ini kita hanya dapat bertatap muka melalui alat teknologi. Para dosen juga turut menyesuaikan mekanisme pembelajaran pada semester ini.

Dalam bentuk meminimalisir interaksi antar dosen dan mahasiswa, tentu saja ini menjadi suatu hal yang baru, mengingat ini bukan rancangan kampus melainkan sebuah musibah. Meskipun begitu, untuk sebagian mahasiswa mungkin tak terasa asing dengan kuliah online, karena sebelum pandemi ini mahasiswa sudah sering menggunakan e-learning.

Hal kontras tersebut juga dirasakan oleh Puji, seorang mahasiswi Manajemen FEB Unsyiah yang ikut merasakan kebijakan dari kuliah daring tersebut. Ia mengatakan bahwa semester ini pastinya semua terasa berbeda. Tambahnya, ia baru pertama kali mengikuti kuliah dan kegiatan kampus melalui daring.

Masih menurut Puji, ketika jam perkuliahan biasanya berbeda dosen, berbeda pula metode yang digunakan untuk mengisi kelasnya. Ada yang menggunakan aplikasi meeting, ada yang menyarankan melalui aplikasi suara, ada yang berdiskusi melalui chat grup, ada pula dosen yang hanya memberikan pemahaman dengan memberikan tugas dan materi yang dapat di akses melalu ebook.

Jika melihat secara sekilas, ada baiknya semester kali ini dilakukan secara online. Mahasiswa dapat mempelajari teknologi yang selama ini belum pernah mereka kuasai, namun hal ini tentu menyenangkan bagi mereka yang memiliki berbagai fasilitas dan kondisi yang memungkin untuk mereka menjalani masa kuliah daring ini. Sayangnya masih ada mahasiswa yang masih merasa kesulitan dengan keadaan ini.

Sebagian mahasiswa kurang dapat merasakan masa perkuliahan, karena bisa jadi faktor lokasi tempat tinggal yang membuat sulitnya akses internet. Dan lagi, mereka belum tentu dapat memahami dan menguasai materi yang dipaparkan dosen. Jika tugas yang menumpuk membuat para dosen yakin mahasiswa dapat menyelesaikannya, maka mahasiswa juga akan terus mengeluh.

Walaupun demikian, beberapa dosen mendengarkan dan memaklumi keadaan dari para mahasiswa ini. Ada dosen yang terus berkomunikasi dengan mahasiswanya agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dalam proses belajar-mengajar. Ada pula dosen yang meringankan tugas mahasiswa dengan memperpanjang waktu deadline dari setiap tugas yang diberikan.

Hal-hal semacam ini cukup membantu mahasiswa dalam menjalani masa kuliah daring ini. Kelonggaran yang diberikan mampu membuat mahasiswa menyelesaikan tugas dengan santai namun pasti.  Para mahasiswa juga dapat merampungkan tugas di luar perkuliahan.

Namun, ada sesuatu yang mengusik pikiran para mahasiswa, yakni tata cara penilaian dalam sistem kuliah daring ini. Banyak mahasiswa yang terus berspekulasi jika nilai semester ini tergantung dengan sinyal dan koneksi jaringan internet. Menduga-duga bagaimana nasib nilai semester ini, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses internet, yang mengakibatkan kurang aktifnya mereka selama masa perkuliahan.

Muhammad Akbar Ariandi, selaku Mahasiswa FEB Unsyiah 2019 juga menyampaikan bahwa dengan hal ini, banyak sekali mahasiswa yang masih ragu dalam penilaian IPK semester ini. Menurutnya, hal tersebut wajar karena sampai saat ini tidak ada saling keterbukaan  mengenai penilaian kuliah secara online.

“Mungkin ada beberapa kelas saya yang dosennya tidak peduli mengenai sistem perkuliahan online ini, hanya absen online saja, tanpa ada penjelasan dan materi selama perkuliahan. Hal ini membuat kami sendiri merasa bingung dan tidak mendapatkan apa-apa di mata kuliah tersebut, dan pastinya ada juga yang peduli mengenai sistem perkuliahan ini, dengan melalui aplikasi zoom/google meet atau dengan pembekalan materi dari ppt serta dengan rekaman suara.” tambah Akbar.

‘’Oleh karena itu, ada baiknya dosen memiliki keterbukaan dengan para mahasiswa  mengenai penilaian kuliah secara online ini, karena yang kita ketahui bersama ketika kuliah tatap muka, penilaian bisa kita pahami melalui keaktifan kita di kelas, melalui nilai kuis, lalu tugas harian, etika kita di kelas, kehadiran tepat waktu, dan lain – lain juga, dan itu sudah jelas dibagi–bagi tingkat persennya dari dosen masing–masing kelas, jadi mahasiswa sudah mempunyai target dari awal perkuliahan berlangsung, dan pastinya dosen harus membedakan bagaimana Antara sistem kuliah online dengan sistem perkuliahan offline. Dan saat ini banyak sekali mahasiswa semakin acuh tak acuh dikarenakan perkuliahan online ini, dan itu jadi sebuah pekerjaan bersama para pengurus Unsyiah, agar memberikan jaminan dan sistem peraturan yang jelas agar mahasiswa mempunyai tujuan,’’ tegas Akbar dengan berapi-api.

Jika diperhatikan, kuliah tatap muka sudah pasti sangat berbeda dari kuliah daring. Mulai dari ketika jam perkuliahan, mengerjakan tugas sampai apa saja yang kita lakukan ketika saat kuliah daring berlangsung.

Kerap merasa terbebani oleh setumpuk tugas, justru dengan itu dosen memberikan penilaian terhadap mahasiswa pada semester ini. Para dosen memberikan tugas bukan semata-mata ingin menyusahkan mahasiswa. Namun semua itu karena tanpa adanya tugas, dosen tidak dapat membagikan nilai pada semester ini.

Menanggapi banyaknya keluhan dari mahasiswa, Muhammad Haris Riyaldi sebagai dosen FEB Unsyiah memberi penjelasan mengenai sistem penilaian semester ini. Menurutnya sistem penilaian semester ini dipastikan berbeda dari sebelumnya mengingat situasi yang sedang kita jalani saat ini.

Beberapa hal juga menjadi pertimbangan, mungkin saat ini penilaian dilakukan dengan memberikan penugasan kepada mahasiswa menjadi jalan yang paling efektif.

Jika terus beranggapan sulit untuk menjalani masa perkuliahan ini, maka sulit pula prosesnya. Tetapi, sebagai mahasiswa ini merupakan tantangan yang menuntut untuk terus bergerak aktif meski kondisi mengharuskan di rumah saja. Sudah saatnya mahasiswa perlu memanajemen waktu untuk melakukan perubahan pada dirinya. Jika mahasiswa menerapkannya tanpa perlu mengeluh, dapat dipastikan tugas seberat apapun dapat diselesaikan.

Pada Akhirnya, komunikasi dan tindakan adalah kunci utama. Kebijakan sistem perkuliahan online ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak dosen dengan pihak mahasiswa agar pertemuan kelas dan ilmu yang hendak disampaikan berlangsung dengan baik selama pandemi ini.  (Refdi & Cynthia/Perspektif)

 

Editor: Jamaludin Darma

Categories
Berita Indepth

Omnibus Law Belum Padam?

Ilustrasi : team Grafis/Perspektif

Darussalam – Banyak isu satu persatu muncul dihadapi negara tercinta kita ini. Belum selesai isu yang satu, muncul lagi isu yang lainnya. Salah satu isu hangat namun tertutupi oleh pandemi Covid-19 ialah perihal omnibus law yang telah meresahkan para buruh di Indonesia. Lantas, apa itu omnibus law?

Menurut Audrey O Brien ( 2009 ), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Selain itu, Bryan A Garner dalam Black Law Dictionary Ninth Edition menyebutkan bahwa Omnibus relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes.

Dari pernyataan Brien dan Garner, bisa disimpulkan bahwa omnibus law adalah UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Nah, isu hangat yang sayangnya tertutupi oleh pemberitaan pandemic corona ini merupakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law perpajakan yang siap diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RUU ini katanya disiapkan untuk memperkuat perekonomian nasional dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Lantas, kenapa sih RUU ini harus mendapat hadangan dari barisan serikat buruh? Sebelum berbicara lebih jauh, berikut Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang jadi kontroversi itu

  • Omnibus Law Cipta Lapangan kerja mencakup 11 klaster yakni :
  1. Penyederhanaan perizinan
  2. Persyaratan Investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM
  5. Kemudahan berusaha
  6. Dukungan riset dan inovasi
  7. Administrasi pemerintah
  8. Pengenaan Sanksi
  9. Pengadaan lahan
  10. Investasi dan proyek
  11. Kawasan ekonomi

 

  • Omnibus Law Perpajakan yang disiapkan Kementerian Keuangan mencakup beberapa pilar yakni:
  1. Pendanaan investasi
  2. Sistem teritori
  3. Subjek pajak orang pribadi
  4. Kepatuhan wajib pajak
  5. Keadilan iklim berusaha
  6. Fasilitas

Menyikapi kedua RUU Omnibus law tersebut, serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa, ribuan buruh tumpah ruah di gedung DPR pada senin (20/1/2020) lalu. Dalam unjuk rasa tersebut, ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPI) menentang keras pengesahan RUU onmibus law khususnya RUU Cipta Lapangan Kerja karena dianggap justru akan merugikan para pekerja.

Dilansir dari berbagai sumber, Presiden Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Saiq Iqbal berpendapat bahwa ada 6 alasan penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law. Pertama, ditiadakannya upah minimum.yang artinya pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan dibawah upah minimum. Kedua, aturan mengenai pesangon dalam UU 13/2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah dari yang seharusnya buruh berhak mendapatkan hingga 38 bulan upah. Ketiga,omnibus law ini juga dikhawatirkan menghapus berbagai persayaratan ketat bagi tenaga kerja asing. Keempat, buruh menolak istilah fleksibilitas pasar kerja,ini dapat diartikan tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Kelima, jaminan sosial yang berpotensi hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel. Keenam, buruh juga menolak adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tak memberikan hak hak buruh.

Sementara itu, sependapat dengan Presiden SPI, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Andi Gani Nena Wea menyarankan sebaiknya pemerintah berkomunikasi dengan buruh sebelum merumuskan aturan omnibus law cipta lapangan kerja. Namun, menurut dia, buruh malah tidak dilibatkan dalam penyusunan omnibus law tersebut, sehingga timbul kekecewaan dan kesalahpahaman.

Nah lho, bagaimana kelanjutannya ya? (Amnar/Jannah)

Editor : Jamaludin Darma

Categories
Berita Indepth

Pengesahan RKUHP Terbilang Sunyi ; Manfaatkan Peluang Pademi Covid-19

Ilustrasi : team Grafis/Perspektif

“Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.” Mohammad Hatta.

Hari ini, adalah hari-hari yang begitu berat untuk dilewati bangsa ini, bangsa kita ditempa musibah silih berganti, gelombang musibah tak henti-hentinya datang menerpa bangsa kita, lalu di tengah musibah ini muncul kembali sebuah intrik yang begitu nyata di depan kita semua dengan fenomena yang tak mungkin kita lupakan.

Masih tersimpan pula di benak kita memori di bulan september lalu terjadi di mana gelombang unjuk rasa terbesar yang dilakoni oleh jiwa-jiwa muda yang bebas dan merdeka bertajuk aksi “Reformasi Dikorupsi”, aksi itu membara di tiap-tiap tempat, para mahasiswa disetiap penjuru negeri menuntut pengesahan revisi KUHP agar ditunda. Benar saja, aksi tersebut sukses dengan keluarnya statemen dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pengesahan revisi KUHP akan ditunda.

Berselang beberapa bulan, kini bangsa ini diterpa musibah pandemi Covid-19, akan tetapi di tengah situasi saat ini DPR malah menggulirkan kembali rencana pembahasan dan pengesahan KUHP. Wacana itu digulirkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, kamis (2/4) lalu, bahkan Wakil ketua DPR Azis Syamsuddin melemparkan statemen revisi KUHP dapat dibahas dan disahkan dalam sepekan.

Kali ini publik dibuat terheran-heran. Bagaimana tidak, masih banyak pasal yang kontradiktif dan perlu ditinjau ulang, pasal-pasal tersebut mulai dari RUU Cipta Kerja, RUU Pertanahan, RUU Minerba, hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Tentu saja ini membuat statement pemerintah serta pejabat stempo hari seperti efek pain killer atau obat pereda nyeri instan yang hanya tahan sementara waktu, setelah efek tersebut hilang maka rasa sakit tadi kembali merebak.

Dan yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah apakah legislatif memanfaatkan momen saat ini?  Berbagai pertanyaan muncul beranak pinak di kepala kita bahwa seharusnya pada situasi saat ini DPR menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, dan tentunya jika ingin memulai pembahasan maka seharusnya DPR melibatkan pihak-pihak lain selain ahli hukum pidana, karena ada beberapa pasal di mana sangat dibutuhkan pendapat-pendapat dari bidang ilmu lain yang terdampak seperti, bidang kesehatan, kesehatan masyarakat, pariwisata, kriminologi serta ekonomi. Dan dengan situasi yang terjadi saat ini bagaimana mungkin DPR mampu mengumpulkan orang-orang tersebut di mana dikatakan pembahasan dan pengesahan KUHP akan dilakukan hanya dalam waktu sepekan ?

Di tengah ketidakberdayaan masyarakat di kala krisis akibat Covid-19, kinerja DPR malah menjadi sangat mengecewakan, hal ini membuat kita semakin yakin ada agenda terselubung yang tengah dikejar kalangan politikus jika revisi KUHP benar adanya untuk dikebut. Lalu, tercium aroma legislatif ingin menghindari resistensi publik, baik dari masyarakat, mahasiswa, serikat buruh, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga para pakar hukum ketatanegaraan, akhirnya tidak terhindarkan.

Kemudian jika memang pengesahan berbagai regulasi kontroversial oleh DPR benar-benar direalisasikan, artinya kepedulian DPR terhadap aspirasi dan kekhawatiran publik selama ini dipertanyakan keakuannya.  Dan akhirnya dapat kita ketahui bahwa di kala wabah pandemi Covid-19 ini, berbagai regulasi dikebut untuk diketok maka kepentingan yang ada bukan kepentingan untuk rakyat, kepentingan tersebut ialah kepentingan untuk kalangan mereka.

Akan tetapi di balik ini semua, yang kita harapkan adalah pengesahan revisi KUHP ini ditunda sampai batas yang belum ditentukan, mengingat bangsa kita kini diterpa pandemi Covid-19, legislatif seharusnya lebih aktif dalam melihat situasi saat ini dengan mendukung dan memberi arahan kepada rakyat agar selalu tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dan mari kita segarkan kembali kepala kita, dengan mengawasi kinerja legislatif dan eksekutif. Di saat-saat seperti ini kitalah para pemuda yang seharusnya menjadi motor penggerak karena “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda.” Tan Malaka. (Yodi & Dwik)

Editor : Jamaludin Darma