Gejolak Aksi Mahasiswa Aceh di Depan Gedung DPRA

Capture by: Muhammad F. Ramadhan

Darussalam – Senin, 11 April 2022 mahasiswa dari berbagai kampus di Aceh melangsungkan aksi terkait isu nasional maupun regional yang beredar.

Aksi ini berpusat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berlangsung sejak pukul 14.30 WIB di mana para demonstran berjalan secara perlahan dari Tugu Simpang Lima sebelum akhirnya sampai di kantor DPR Aceh.

Pada pukul 15.36 WIB para demonstran mendesak untuk masuk ke dalam gedung DPR Aceh. Tidak lama setelahnya pintu gedung DPR Aceh di buka oleh pihak keamanan dan dengan lantangnya para demonstran mengucapkan sumpah mahasiswa.

Sebelum melontarkan tuntutan, demo ini diawali dengan berbagai orasi dari tiap-tiap utusan kampus yang turut hadir dalam aksi. Orator-orator tersebut berasal dari UIN Ar-Raniry, Universitas Malikussaleh, Universitas Serambi Mekkah, Universitas Almuslim, Universitas Abulyatama, Universitas Syiah Kuala, Universitas Muhammadiyah Aceh, IAIN Lhokseumawe, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banda Aceh, dan perwakilan umum dari GMMA.

Tujuan berkumpulnya aliansi mahasiswa Aceh serta masyarakat adalah untuk kepentingan bersama dan membersamai suara rakyat. Hal itulah yang disampaikan orator dalam setiap orasinya. Namun, di tengah orasi berlangsung aksi sempat terhenti sementara karena sudah memasuki waktu shalat ashar dan azan dikumandangkan di tengah-tengah aksi.

Adapun tuntutan yang disuarakan GMMA pada Senin, 11 Maret 2022 adalah :

  1. Meminta pihak DPR Aceh untuk mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM yang di putuskan tanpa melibatkan secara eksplisit elemen masyarakat.
  2. Meminta pihak DPR Aceh untuk mendesak pemerintah pusat untuk menstabilkan harga pangan dan sembako yang berimbas dari kenaikan BBM dan PPN, serta meminta kerja nyata dan cepat pemerintah untuk menstabilkan harga serta ketersediaan bahan pangan dan sembako.
  3. Revisi kembali permen ESDM No. 21 Tahun 2021 pada pasal 8 ayat 1 terkait kenaikan harga dasar BBM.
  4. Meminta pihak DPR Aceh untuk mendesak DJP, Menteri Keuangan serta pemerintah terkait untuk mengkaji ulang aturan turunan UU HPP yang menyebabkan kenaikan PPN menjadi 11 %, dan mendesak untuk mengembalikan PPN menjadi seperti sebelumnya yaitu di angka 10 %.
  5. Tuntaskan konflik agraria paling telat bulan 6 tahun 2022 serta transparansikan kinerja pansus setiap satu minggu sekali dengan melibatkan elemen mahasiswa dan masyarakat.
  6. Revisi kembali JKA, agar bisa dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat kecuali golongan ASN.
  7. Meminta kepada setiap institusi pendidikan Aceh untuk lebih serius menerapkan permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS demi mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual yang ada di Aceh.
  8. Mendesak gubernur untuk meregulasikan kepada setiap kepala desa untuk melakukan pengontrolan di setiap pangkalan gas LPG dan mengatasi penyelewengan kenaikan harga gas LPG subsidi.
  9. Tuntaskan kelangkaan BBM di Aceh jenis pertalite dan solar.
Capture by: Rifqi Syaputra

Pembacaan tuntutan ini dilakukan di depan ribuan mahasiswa Aceh dan anggota DPR Aceh yang turut berhadir di gedung DPRA. Tidak lama setelah tuntutan di sampaikan, pihak DPR Aceh langsung menanggapi tuntunan tersebut dengan menyatakan DPR Aceh satu suara dengan aliansi mahasiswa Aceh dan masyarakat serta siap menandatangani seluruh petisi yang disampaikan pada Senin, 11 April 2022.

 

(Perspektif/Hana)