Krisis Energi China, Berkah dan Intaian Musibah Bagi RI

Gambar : CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Krisis energi melanda sejumlah negara, mulai dari China, Eropa, hingga India. Di China, krisis telah memicu pemadaman listrik di beberapa provinsi, seperti Guangdong, Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning.
Akibatnya, aktivitas warga dan operasional bisnis terganggu. Pemerintah China bahkan menyatakan banyak perusahaan yang mengurangi jam kerja pegawai menjadi dua atau tiga hari per minggu akibat masalah itu.

Krisis listrik di Negeri Tirai Bambu itu sebenarnya telah terjadi sejak Juni 2021. Pemerintah telah memerintahkan produsen batu bara menggenjot produksi untuk mengatasi krisis tersebut. Sementara, krisis energi di Eropa telah membuat tagihan listrik rumah tangga dan bisnis di Eropa melonjak. Itu terjadi seiring melonjaknya harga gas alam sejak September 2021. Harga grosir gas alam menyentuh angka termahal di Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia. Tarif listrik mahal diproyeksi berlangsung selama musim dingin.

Krisis juga melanda India. Central Electricity Authority (CEA) India mengatakan 63 dari 135 pembangkit listrik tenaga batu bara hanya punya pasokan batu bara untuk dua hari. Batu bara menyumbang hampir 70 persen pembangkit listrik milik pemerintah India. Pemerintah setempat mengatakan situasi ini tak akan nyaman hingga enam bulan ke depan.

Namun, derita krisis energi di sejumlah negara itu, diramal pengamat akan memberikan berkah ke Indonesia. Banyak peluang yang dapat dimanfaatkan Indoneisa untuk mengeruk cuan dan menambah penerimaan negara dari masalah itu.Pengamat Energi dan Reformainer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan salah satu peluang bisa didapat produsen batu bara Indonesia. Mereka berpotensi meraup keuntungan berlipat-lipat. Maklum, karena krisis harga batu bara melonjak sampai dengan dua kali lipat dari US$100 per ton menjadi US$200.

“Efek krisis energi akan berimbas positif, karena harga komoditas naik. Eksportir batu bara lumayan dapat benefit dari situ,” ungkap Komaidi, Selasa (12/11).

Namun, produsen batu bara tak bisa seenaknya menggenjot ekspor. Pasalnya, ada kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan batu bara di dalam negeri atau disebut domestic market obligation (DMO). Kebijakan itu mewajibkan produsen untuk menjual 25 persen dari total produksi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Dengan kata lain, batu bara itu harus dijual ke PT PLN (Persero). Pemerintah juga menetapkan harga jual batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri maksimal US$70 per ton. Jadi, produsen tak bisa menjual ke PLN di atas US$70 per ton meski harga pasar sedang melonjak seperti sekarang. Namun, Komaidi menyebut pelaku usaha tetap akan untung karena 75 persen produksi batu bara mereka bisa dijual dengan harga pasar yang sedang berada di atas angin saat ini.

“Total produksi batu bara rata-rata 600 juta ton per tahun, konsumsi dalam negeri 150 juta ton. Jadi, 450 juta ton bisa diekspor,” terang Komaidi.

Selain perusahaan, negara juga akan untung besar. Pasalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak dari sektor pertambangan otomatis akan meningkat.
“Jadi negara dapat PNBP dan pajak, perusahaan dapat tambahan pendapatan karena harga naik. Jadi panen raya,” tutur Komaidi.

Namun kata Komaidi hal itu tak berlaku pada gas alam cair. Ia menyebut kenaikan harga gas di tengah krisis energi tak serta-merta membuat pendapatan perusahaan dalam mengekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) juga meningkat. Pasalnya, kontrak penjualan LNG rata-rata jangka panjang.

“Ada beberapa kontrak dikunci, jadi tidak otomatis mengikuti harga pasar. Semua tergantung kontrak, kalau mengikuti indeks di pasar maka harga bisa naik lagi, tapi kalau tidak ya mengikuti harga yang disepakati di kontrak,” papar Komaidi.

Segendang sepenarian, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan krisis energi di sejumlah negara akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Namun, ia tak setuju jika RI harus menggenjot ekspor batu bara. Menurutnya, Indonesia bisa memanfaatkan kenaikan harga batu bara di tengah krisis energi untuk membuat industri di dalam negeri lebih kompetitif. Ia menjelaskan biaya operasional industri di China, India, dan Eropa akan melonjak karena tarif listrik naik tajam. Sementara, pasokan sumber daya pembangkit listrik di Indonesia masih stabil. Dengan demikian, tarif listrik juga masih normal. Alhasil, biaya operasional industri di dalam negeri tak berubah. Inilah yang menjadi keunggulan bagi industri Indonesia.

“Jadi produk manufaktur bisa kompetitif di pasar internasional, karena beberapa negara kan kebutuhan energi untuk industri strategis seperti keramik, semen, baja, itu kan biaya melonjak. Ini bisa menjadi peluang,” tutur Abra.

Ia menyadari lonjakan harga batu bara di tengah krisis energi ini memang sangat menggiurkan bagi produsen dan pemerintah. Namun, pemerintah harus tetap tegas dengan kebijakan DMO. Jika ada perusahaan yang melanggar dan tak memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka harus diberikan sanksi.
“Lebih baik yang diekspor bukan komoditasnya, tapi produk industrinya,” imbuh Abra.

Selain itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan krisis energi di sejumlah negara untuk menarik investor sebanyak-banyaknya ke dalam negeri. Stok batu bara dan gas yang melimpah bisa menjadi daya tarik bagi investor.

“Tarik investor yang pabriknya collapse, tidak bisa beroperasi karena pasokan energi terganggu. Ambil peluang, yakinkan mereka untuk investasi di Indonesia, pasokan energi cukup dan harga terjangkau,” ucap Abra.

Di sisi lain, Abra mengatakan jika seluruh produsen batu bara lebih mementingkan ekspor demi meraup cuan besar, maka siap-siap Indonesia akan mengalami krisis energi seperti di China, India, dan Eropa.
“Krisis energi dan lonjakan harga batu bara bisa jadi malapetaka untuk Indonesia kalau ekspor batu bara melonjak, jadi cadangan menipis,” kata Abra.

Menurut dia, sejumlah negara pengimpor tak hanya menggunakan batu bara untuk memulihkan pasokan energi di negara masing-masing. Beberapa negara akan menjadikan sebagian batu bara untuk stok jangka panjang.
“China itu meski impor besar, tapi mereka negara keempat dengan cadangan batu bara terbesar. Jadi mereka menyiapkan stok jangka panjang,” tutur Abra.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan Indonesia harus cepat beralih ke energi baru terbarukan (EBT). Sebab, batu bara dan gas alam adalah sumber daya alam yang akan habis.

“Diperkirakan tidak lagi habis, sehingga seharusnya beralih ke EBT, sumber banyak. Bisa jadi 20 tahun lagi, ini krisis dari segi harga dan pasokan,” kata Faisal.
Salah satu EBT yang bisa menjadi sumber listrik adalah panel surya. Namun, ia mengakui investasi di sektor EBT tidak murah.

“Panel surya misalnya, investasinya mahal, walaupun operasional murah,” ujarnya.

Meski begitu, bukan berarti pemerintah tak bisa apa-apa. Pemerintah bisa memulainya dengan melakukan pengadaan barang panel surya untuk kementerian.

“Sehingga semakin lama, ada market untuk panel surya, sehingga bisa membangun skala ekonomi dan diperluas ke swasta lalu masyarakat,” ungkap Faisal.

Ia menambahkan bahwa butuh keseriusan dari pemerintah untuk mempercepat target bauran energi. Dengan begitu, Indonesia tak terus-menerus bergantung dengan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.