Darussalam — Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Syiah Kuala (USK), menyelenggarakan Seminar Nasional Pekan Ilmiah Akuntansi (PIA) XXIX di Gedung AAC Dayan Dawood, Sabtu (24/10/2026). Seminar bertajuk “Dana Otsus di Persimpangan: Reformasi Tata Kelola Keuangan Aceh Menuju Kemandirian Fiskal Pasca-2027” tersebut merupakan bagian dari rangkaian PIA XXIX yang mengusung tema “Strengthening Academic Integrity Through Accounting Specializations Oriented Toward Sustainability”.
Seminar ini menghadirkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. H. Safrizal Z.A., M.Si., sebagai pembicara utama. Narasumber lainnya ialah Perencana Ahli Utama Pemerintah, Dr. H. T. Ahmad Dadek, S.H., M.H., dan Plt. Kepala Dinas PUPR Aceh, Ahmad Ricky Soehady, S.T., M.T. Seluruh rangkaian sesi diskusi ini dipandu oleh Dr. Syukry Abdullah, S.E., M.Si., selaku moderator.
Dalam pemaparannya, Safrizal menyampaikan bahwa persimpangan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) bukanlah jalan buntu, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi arah kebijakan dan menentukan langkah terbaik. Penggunaan Dana Otsus harus dapat mendorong kemandirian fiskal, memastikan pengelolaan yang dapat dipercaya, menjaga keberlanjutan layanan bagi masyarakat, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang.
Data statistik makroekonomi yang dipaparkan dalam seminar menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Aceh mencapai 12,33 persen, yang merupakan angka tertinggi di Sumatera. Sementara itu, sebanyak 64,15 persen penduduk yang bekerja masih berada di sektor informal. Safrizal menyoroti data tersebut sebagai pengingat bahwa pengelolaan Dana Otsus perlu terus dioptimalkan.
“Banyaknya dana otonomi khusus kalau tidak mendorong kemandirian, maka selama itu pula kita bergantung pada pemberian pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Ahmad Dadek menyoroti berbagai permasalahan dalam pengelolaan Dana Otsus Aceh. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar di Aceh dan dalam pelaksanaannya kerap dipengaruhi oleh pendekatan politik. Ia juga menyoroti bahwa penggunaan Dana Otsus masih didominasi belanja operasional yang bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya perlu lebih diarahkan pada program yang mampu mendorong pembangunan jangka panjang, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta didukung oleh perencanaan yang lebih matang.
Pada kesempatan yang sama, Ahmad Ricky Soehady menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Aceh. Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Ia juga memaparkan sejumlah contoh pembangunan jalan dan jembatan di beberapa wilayah Aceh sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Melalui rangkaian pemaparan tersebut, seminar ini tidak hanya menjadi ruang diskusi mengenai tantangan pengelolaan Dana Otsus Aceh, tetapi juga mendorong lahirnya gagasan dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan agar pemerintah Aceh dapat mendorong kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.
Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua HIMAKA FEB USK, Teuku Abiyyu Al-May, menyampaikan, “Bagi kami mahasiswa akuntansi, ada satu prinsip yang harus senantiasa kita jaga. Laporan keuangan adalah suara kebenaran. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa akuntansi ialah tentang integritas, kejujuran, serta tanggung jawab. Kami berharap nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga tercermin dalam cara kita berpikir, bertindak, dan berkontribusi bagi masyarakat,” pesannya.
Perspektif/ Nurul Fitriani
Editor: Nana
