Darussalam – Dalam beberapa bulan terakhir, publik bertubi-tubi disuguhi pernyataan pejabat yang memicu kontroversi yang berujung klarifikasi bahkan disertai permintaan maaf. Fenomena ini melahirkan pertanyaan berulang, apakah masyarakat kini semakin sensitif terhadap setiap ucapan pejabat, atau justru mereka yang semakin sering melontarkan komentar tanpa mempertimbangkan bagaimana pernyataannya akan diterima publik?
Salah satu contohnya adalah pernyataan Presiden Indonesia yang ke-8, Prabowo Subianto, saat menanggapi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan melontarkan gagasan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar sehingga tidak perlu terlalu khawatir terhadap perubahan nilai tukar, ketika meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur.
Pernyataan tersebut memicu banyak perdebatan. Banyak pihak menilai bahwa meskipun masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar secara langsung, dampak pelemahan rupiah tetap dapat dirasakan melalui kenaikan harga pupuk, bahan baku, obat-obatan, hingga kebutuhan pokok lainnya. Setelah banyak kritik beredar, sejumlah pejabat pemerintah turun tangan memberikan penjelasan. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyatakan pidato Presiden tidak dipahami secara utuh dan sebenarnya bertujuan membangun optimisme publik.
Pola serupa juga terlihat dalam pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur, Ia mengusulkan agar gerbong khusus wanita dipindahkan ke bagian tengah rangkaian kereta, dan laki-laki dipindahkan ke bagian ujung depan dan belakang kereta. Alih-alih mendapat dukungan, usulan tersebut justru menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai persoalan utama kecelakaan bukan terletak pada posisi gerbong, melainkan aspek keselamatan perkeretaapian. Pengamat transportasi hingga pihak KAI menegaskan bahwa keselamatan seluruh penumpang merupakan prioritas utama tanpa memandang jenis kelamin. Menyusul polemik tersebut, Arifah menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa pernyataannya kurang tepat.
Kontroversi lain datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, dalam kolom komentar sebuah video demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis. Nana menuliskan komentar yang dinilai merendahkan dan mengandung unsur body shaming. Komentar tersebut memicu kritik luas dari masyarakat yang menilai seorang pemangku jabatan publik seharusnya mampu menjaga etika komunikasi, terutama ketika menghadapi perbedaan padangan. Setelah menjadi perbincangan publik, Nana menjelaskan bahwa akun media sosialnya saat itu sedang digunakan oleh tim media dan kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
Pola Berulang: Ucapan Pejabat Publik dan Klarifikasi Susulan
Prabowo juga sempat menanggapi kritik terhadap gaya komunikasinya. Saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Prabowo mengatakan bahwa masyarakat, terutama petani dan nelayan, lebih menyukai pidato yang lugas dan bersemangat dibandingkan penyampaian yang terlalu formal. Ketika menanggapi kritik yang sering ditujukan kepada gaya bicaranya yang asal bicara, Prabowo menjawab singkat, “Emang gue pikirin?”.
Respons tersebut Kembali memunculkan perdebatan. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bentuk spontanitas dan gaya komunikasi yang apa adanya. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa seorang presiden tidak hanya dinilai dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari cara dan pilihan kata yang digunakan saat berbicara di ruang publik. Oleh karena itu, ucapan tersebut kembali memunculkan perbincangan mengenai standar komunikasi yang diharapkan dari para pejabat negara, terutama seorang kepala negara yang memiliki pengaruh kepada persepsi publik melalui setiap tindakannya.
Deretan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa klarifikasi tampaknya mulai menjadi tahap lanjutan yang cukup akrab dalam komunikasi para pejabat publik. Diawali dengan melontarkan gagasan, kemudian memunculkan perdebatan, diakhiri dengan penjelasan tambahan untuk menjabaran apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sederhana. Jika penjelasan yang lebih lengkap dan mudah dipahami memang tersedia, mengapa publik baru mendengarnya setelah perdebatan membesar?
Berhenti Menyalahkan Sensitivitas Publik
Di sisi lain, masyarakat sering kali dianggap terlalu cepat bereaksi terhadap ucapan pejabat, seolah persoalannya hanya terletak pada cara publik menangkap pesan yang disampaikan. Namun, sulit mengabaikan kenyataan bahwa kritik tidak muncul begitu saja tanpa adanya subjek yang memicu berbagai tafsir. Publik tentu tidak dapat menebak-nebak maksud tersembunyi di balik setiap ucapan pejabat, apalagi ketika penjelasan yang dianggap “sebenarnya” baru muncul setelah kontroversi berkembang.
Tentu tidak semua polemik lahir karena kesalahan pejabat. Potongan video, judul sensasional, dan perdebatan di media sosial memang sering memperkeruh keadaan. Namun, ketika pernyataan yang memicu kontroversi terus muncul dan berulang kali membutuhkan penjelasan tambahan, wajar jika masyarakat mulai menganggapnya bukan lagi sebagai kejadian yang kebetulan. Sebab jika pola yang sama terus terulang, sulit untuk menganggap semua masalah hanya berasal dari cara publik memahaminya.
Publik pada umumnya tidak bangun setiap pagi dengan niat mencari kesalahan pejabat. Namun, ketika pernyataan yang kontroversial terus muncul dan klarifikasi seolah selalu menyusul di belakangnya, wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan kualitas komunikasi para pejabat. Lagi pula, kritik biasanya tidak lahir dari ruang kosong, kritik muncul karena ada pernyataan yang dianggap membingungkan, konteks yang kurang tepat, atau membuka terlalu banyak ruang tafsir. Dan semakin sering kejadian tersebut muncul, semakin sulit pula seluruh kesalahan dibebankan hanya pada cara publik memahaminya.
