Darussalam – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) Kabinet Bertaut, bersama elemen mahasiswa dan masyarakat penyintas bencana, menggelar Aksi Simbolik dan Diskusi Publik bertajuk “Aceh Pasca Bencana: Mengakar Efektivitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi” di Gelanggang USK, Banda Aceh, pada Senin (6/7/2026). Aksi ini digelar untuk merespons mandeknya proses pemulihan pasca-bencana dan menuntut tanggung jawab pemerintah daerah yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar para penyintas setelah delapan bulan berlalu.
Melalui mimbar diskusi dan aksi turun ke jalan, mahasiswa menyampaikan beberapa temuan terkait penanganan bencana di Aceh:
- Bantuan uang hidup yang dijanjikan pemerintah belum cair hingga delapan bulan pasca-bencana.
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) senilai Rp100 triliun dari Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi (Satgas PRR) belum terealisasi optimal di lapangan.
- Fasilitas dan bangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana belum sepenuhnya selesai dibangun.
- Gubernur Aceh dinilai “pasif” oleh mahasiswa karena tidak ditemui saat aksi berlangsung.
Penyintas Dipaksa Bertahan Sendiri
Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh Haikal Muadz Zikri, mahasiswa USK sekaligus penyintas bencana. Ia menyatakan bahwa lambatnya kinerja pemerintah memaksa masyarakat, termasuk mahasiswa rantau, untuk menerapkan strategi bertahan hidup yang ekstrem.
“Kami saat ini belum dapat menerima manfaatnya, yang mana uang-uang itu hanya dijanjikan saja saat ini,” tegas Haikal. Ia menambahkan bahwa para penyintas terpaksa berhemat ketat untuk makan karena tidak adanya perhatian dari pemerintah. Ia juga menyebut bahwa lambatnya proses rehabilitasi membuat masyarakat mulai terbiasa dengan penderitaan tersebut.
Kritik terhadap Kebijakan Top-Down
Sekretaris Jenderal BEM FISIP USK 2026, Muhammad Hafidz Raihansyah, yang menjadi fasilitator aksi, menyoroti pendekatan pemerintah yang dinilainya tidak menyentuh akar permasalahan. Menurutnya, pemerintah bertindak terlalu top-down, sehingga mengesampingkan aspirasi masyarakat kecil.
“Banyak program yang sudah diluncurkan senilai 100 triliun oleh Satgas PRR yang memang belum terealisasi dengan sebaik-baiknya,” ujar Hafidz. Ia menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk penyadaran agar hak-hak dasar masyarakat, baik di sektor pendidikan maupun ekonomi yang segera dipenuhi oleh negara secara merata.
Mahasiswa Soroti Janji Pejabat Saat Bencana
Haikal juga mempertanyakan keberadaan Gubernur Aceh, Mualem, yang menurutnya tidak terlihat merespons aspirasi mahasiswa. Ia menilai pernyataan emosional yang disampaikan pejabat pada awal masa bencana belum diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.
Saat diminta mendeskripsikan sosok Gubernur Aceh dalam satu kata, Haikal menjawab: “Pasif.”
Melalui aksi ini, mahasiswa menuntut agar pemerintah daerah segera mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menghentikan kebiasaan memberikan janji tanpa eksekusi. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu kebencanaan ini agar hak-hak penyintas benar-benar dipenuhi secara tuntas.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Aceh dan Satgas PRR belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan mahasiswa.
