Darussalam – Ratusan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Senin, 1 September 2025. Aksi yang berlangsung sejak siang hari ini menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penolakan pembangunan lima batalyon, penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penyelesaian masalah dengan PT. Pertambangan, pembebasan peserta aksi yang ditangkap, serta transparansi dana otonomi khusus (otsus) Aceh.
Aksi berjalan kondusif hingga sore hari, bahkan pimpinan DPRA, Zulfadhli, A.Md., telah menandatangani kesepakatan yang mengesahkan aspirasi massa. Namun, ketegangan mulai meningkat menjelang malam ketika massa menolak untuk membubarkan diri, meskipun batas waktu demonstrasi telah berakhir pada pukul 18.00 WIB sesuai peraturan.
Negosiasi yang dilakukan oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Heri Purwono, tidak membuahkan hasil. Massa tetap bertekad untuk bertahan di lokasi hingga tuntutan mereka mendapatkan kepastian yang jelas. Situasi semakin memanas dan berujung pada kericuhan. Aksi pembubaran tidak berjalan lancar dan diwarnai pelemparan batu, botol, dan suara mercon. Situasi terkini masih dalam pantauan, dengan harapan tidak terjadi ketegangan lebih lanjut.
(Perspektif/ Platypus)
Editor : Nabila Anris
