Darussalam – Vasektomi menjadi salah satu topik hangat yang kerap ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini bermula saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan statement mengenai vasektomi bagi penerima bansos (bantuan sosial). Lantas, hal ini menuai pro dan kontra di antara masyarakat. Bagaimana tidak, vasektomi merupakan salah satu prosedur medis yang dilaksanakan untuk menghentikan proses reproduksi pada pria.
Sebagian masyarakat melihat persyaratan ini sebagai pengekangan terhadap masyarakat yang ingin memiliki keturunan. Sedangkan yang lainnya melihat vasektomi sebagai syarat yang tepat guna mengontrol jumlah populasi. Menurut pihak yang pro terhadap vasektomi, vasektomi dinilai cukup efektif untuk diterapkan kepada penerima bansos guna mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan berkecukupan. Pasalnya, penerima bansos umumnya berasal dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang menyulitkan mereka untuk menghidupi keluarganya.
Di sisi lain, pihak yang kontra terhadap vasektomi menganggap vasektomi sebagai kesewenangan pemerintah terhadap hak masyarakat dan ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Tak jarang isu ini dikaitkan ke dalam isu keagamaan dan melanggar perintah Tuhan.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyatakan bahwa hak tubuh seseorang tidak bisa ditukar dengan bantuan sosial apapun bentuknya. Pendekatan seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tekanan ekonomi kepada penerima bansos, di mana mereka merasa terpaksa mengambil keputusan medis. Sedangkan, dari sisi medis vasektomi wajib dilakukan secara sukarela dan berdasarkan persetujuan yang diberikan setelah pasien memahami sepenuhnya informasi terkait prosedur tersebut (informed consent). Tekanan ekonomi yang mendorong pelaksanaan prosedur ini dapat melanggar etika medis dan menimbulkan efek jangka panjang bagi penerima bansos baik secara psikologis maupun fisik.
Mengingat kesejahteraan hidup penerima bansos umumnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Tak jarang, para keluarga ini juga memiliki anak yang cukup banyak dan kurang perhatian, menoreh rasa iba dari orang sekitarnya. Sudah sepatutnya anak menjadi tanggung jawab penuh orang tuanya. Melihat dan menimbang kemampuan dari keluarganya, vasektomi menjadi pilihan yang efektif untuk menyejahterakan hidup penerima bansos, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak.
Kebijakan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Namun, kebijakan ini harus dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan individu. Penerapan prosedur medis yang dilakukan secara paksaan bukanlah solusi yang tepat, karena ini berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan sebaiknya dilakukan dengan memperkuat edukasi, sosialisasi, dan memberikan insentif yang bersifat sukarela sehingga program keluarga berencana (KB) dapat diterima oleh banyak orang.
(Perspektif/ Yuri & Iza)
Editor : Aisyah
