Darussalam- Sudah beberapa tahun pemilihan pemimpin lembaga mahasiswa tertinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK) terjadi dengan aklamasi. Pola yang sama terus terjadi setiap tahun. “Tidak ada calon,” tutur Komisi Pemilihan Raya (KPR) FEB USK. Tetapi berlangsung selama beberapa kurun waktu berturut-turut. Takutnya, panitia KPR ke depan tidak tahu bagaimana persis bentuk kotak suara.
Isu ini sangat menarik untuk menjadi bahasan, mengingat bagaimana kehidupan mahasiswa – sebagai wadah inkubasi menjadi masyarakat nantinya – berjalan dengan berbagai polemik negatif atau positif. Terkhususnya dalam hal perpolitikan. Bila Indonesia menganut sistem politik demokratis, bagaimana dengan mahasiswa FEB USK? Apakah inkubator mahasiswa tersebut sudah menjalankan asas demokratis dengan semestinya juga?
Menurut pandangan saya, yang telah terjadi selama ini adalah bentuk turunan dari demokrasi murni. Di mana asas demokrasi yang sebelumnya mengharuskan suara masyarakat berjalan liar tanpa diarahkan atas kepentingan tertentu, termasuk alasan stabilitas, kini berjalan dengan diarahkan oleh pihak yang memiliki kuasa atas kelompok. Para pengamat politik menjelaskan fenomena demokratis ini dalam istilah Democratic Elitism.
Selanjutnya, fenomena yang terjadi atas alasan “stabilitas yang baik” adalah fatamorgana kestabilan. Di mana dalam jangka pendek, keadaan akan membaik sesuai harapan masyarakat kolektif. Namun bagi perseorangan, konsep tersebut membutakan arah pemilih dalam menentukan nasib kehidupannya. Karena dalam konsep demokrasi, pemilih memiliki kuasa untuk menentukan bagaimana nasib hidupnya menurut siapa yang dia pilih. Bila melalui kekuasaan kebebasan memilih tersebut diarahkan, maka siapa yang akan bertanggung jawab pada nasib setiap pemilih yang tidak tahu menahu alasan dari pilihannya?
Nantinya hal ini akan sangat bersinggungan dengan esensi dari Organisasi Mahasiswa (Ormawa) itu sendiri. Karena sejatinya peran ormawa adalah menjadi media utama pembelajaran mahasiswa untuk belajar berorganisasi. Meliputi cara pengambilan keputusan, cara menentukan yang terbaik bagi diri dan kelompoknya, dan juga cara menentukan pemimpinnya.
Jangan lupa juga, fenomena elitis politik ini juga melahirkan fenomena lainnya. Sikap masyarakat ketika dia sudah tidak peduli dengan pemerintahan (Apatisme Politik) adalah hasil dari politik kolektif. Ini berawal dari masyarakat yang terasing dan terputus dari sistem politik, sehingga masyarakat merasa bahwa siapa pun yang terpilih tidak akan mewakili kepentingan mereka. Disebut juga Political Alienation. Jelaslah mengapa mereka apatis pada kinerja pemimpinnya.
Ironisnya, stabilitas tidaklah patut menjadi alasan utama untuk membenarkan segala hal. Ada kalanya stabilitas yang lebih baik lahir dari dinamika perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan perbedaan penilaian. Ibarat konsep Equilibrium dalam ilmu ekonomi, di mana keseimbangan pasar antara supplier dan demand lahir dengan sendirinya melalui The Invisible Hand. Tidak dengan diatur oleh pemerintah.
Karena itu, posisi bergengsi tersebut akan memiliki nilai dengan sendirinya. Di mana untuk memiliki mandat kekuasaan sebesar itu perlu adanya usaha dan kesiapan sumber daya yang sangat besar. Sehingga dengan usaha sebesar itu, tentunya setiap orang akan menghargai yang memiliki mandat.
Begitu juga dengan persaingan. Ketika akses untuk pergumulan pikiran di pentas KPR terbuka secara inklusif, maka sangat besar kemungkinan banyak pesaing yang mengincar kursi bergengsi ini. Secara tidak langsung juga, masyarakat ekonomi yang sebelumnya merasa tidak terwakili kepentingannya (alienasi politik) akan bisa berperan dalam menentukan pemimpin terpilih berdasar pada kepentingan pribadinya.
Maka jelaslah sudah bagaimana urgensi Pemira untuk berlangsung dengan esensinya. Tidak ada alasan yang cukup besar untuk membatasi dan menentukan mekanisme Pemira. Prinsip menjadi inkubasi pembelajaran adalah satu-satunya alasan terbesar untuk tetap menegakkan metode politik murni di tengah kotornya perpolitikan Indonesia saat ini. Kapan lagi mahasiswa akan bisa belajar tentang demokrasi, di tengah banyaknya praktik money politics di luar sana.
Kepada KPR FEB USK penulis memberi usul, orientasikan politik mahasiswa ini pada arah yang semestinya. Hidupkan ruang demokrasi murni demi menghidupkan pesta demokrasi yang mencakup setiap objek politik. Sebagai wasit pertandingan, cukup acuh pada pihak manapun yang ingin mengintervensi jalannya Pemira.
Kemudian usul penulis juga kepada setiap komponen penguasa dalam fakultas, untuk saling menjaga kehormatan praktik demokrasi agar berjalan semestinya. Berikan ruang kebebasan berpikir dalam menentukan nasib hidup setiap masyarakat. Bila demokrasi murni terjadi, maka secara deduktif tidak perlu koalisi yang menentukan besaran amunisi suara.
Mari sama-sama kita menjaga pesta demokrasi ini, untuk mahasiswa FEB yang lebih dewasa dalam berpolitik ketika menjadi warga negara ke depannya. Vox populi, vox dei. Suara masyarakat adalah suara Tuhan.
Perspektif/ Ziyyat
Editor: Intan Dwi Yanti











