Darussalam – Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024 lalu. Bagi guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru Non-ASN akan naik menjadi Rp2.000.000,00. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menambahkan bahwa gaji guru Non-ASN sebesar Rp2.000.000,00 ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya, tambahan gaji tersebut di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar.
“Dalam acara tersebut disampaikan peningkatan kesejahteraan guru Non-ASN sebesar Rp2.000.000,00 dan peningkatan gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka memiliki. Nanti disampaikan dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional,” kata Mu’ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/11), seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Kabar gembira ini tentu sangat diapresiasi dan disambut baik oleh para guru di seluruh Indonesia. Mengingat sebelumnya pendapatan yang diterima oleh guru sangatlah kecil dan memprihatinkan. Dilansir dari Jawa Pos, tahun lalu, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, sejumlah guru mengeluh atas gaji yang diterima dan mereka menyampaikan secara terang-terangan bahwa pendapatan mereka sangat kecil, yakni hanya Rp300.000 per bulan. Bahkan parahnya lagi gaji tersebut dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Dengan fakta yang sangat mengecewakan ini, bagaimana bisa seorang guru dapat bertahan, bukankah guru merupakan ujung tombak pendidikan? Beberapa di antara mereka mungkin sudah berkeluarga, oleh karena itu tentu sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Setelah kabar baik ini datang, setidaknya satu di antara permasalahan dunia pendidikan di Indonesia perlahan akan sedikit berkurang. Namun tidak sampai disini, berangkat dari kabar tersebut, mari kita lihat permasalahan lain yang menjadi tantangan besar bagi pemerintahan saat ini. Berkaitan dengan hal ini timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan kesejahteraan siswa ? Apakah sejauh ini kepastian pendidikan di Indonesia sudah selesai ?
Dinamika Kurikulum: solusi atau masalah ?
Indonesia tercatat sudah lebih dari 10 kali mengganti kurikulum pendidikannya, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi sampai saat ini, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar. Dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia seolah menjadi hal yang lumrah dilakukan, terlebih pada saat pergantian pemerintahan. Memang, pada dasarnya hal tersebut dilakukan untuk mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman. Namun, bukankah itu akan membuat guru dan siswa sebagai penerima pembelajaran kebingungan? Hal ini terjadi karena model kebijakan yang berubah-ubah. Bahkan, kita tidak tahu apakah mereka sudah siap atau belum dengan kurikulum yang diterapkan saat ini.
Berkaitan dengan hal tersebut, apakah kurikulum pendidikan kita saat ini akan diganti kembali? Pasalnya Presiden dan Menteri terpilih sudah dilantik, bahkan beberapa dari lembaga kementerian sebelumnya sudah dilakukan pemecahan termasuk Kemendikbudristek. Kementerian tersebut sudah dipecah menjadi 3 bagian, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Menteri Kebudayaan. Berkaitan dengan pergantian kurikulum tersebut, Abdul Mu’ti mengatakan dalam sebuah kesempatan, bahwa pihaknya akan mengkaji ulang Kurikulum Merdeka Belajar, karena dinilai masih menjadi perdebatan hingga saat ini.
“Jadi, soal ujian nasional, PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya dengan sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, seperti dikutip dari Tempo.
Inisiatif meninjau ulang ini memang sepantasnya dilakukan karena akan menutup peluang kekeliruan dalam kebijakan yang sudah diterapkan. Tetapi yang dijadikan masalah lebih lanjut yaitu mutu dari setiap kurikulum yang dikeluarkan, jangan sampai kita perlahan menurunkan standar pendidikan di Indonesia dengan peraturan yang berubah-ubah. Pada akhirnya akan merugikan guru dan siswa sebagai pelaksana utama kebijakan tersebut.
Sudah seharusnya Indonesia merancang kurikulum dengan teliti dan berhati-hati. Dan perlu dipahami, tidak ada percobaan dalam menerapkan kebijakan pendidikan terutama pada model kebijakan kurikulum. Seorang anak hanya mempunyai kesempatan sekali untuk menempuh pendidikan. Apakah kesempatan emas mereka ini ingin kita jadikan percobaan ? Dapat dibayangkan jika model kebijakan pendidikan baru diterapkan dalam kurun waktu 3-5 tahun. Setelah itu, direvisi dan diganti karena dianggap kurang efektif. Bagaimana nasib mereka yang sudah menerima pembelajaran tersebut ? Imbas dari hal ini untuk murid bukan dalam jangka waktu yang singkat tentunya, hasilnya akan terlihat dalam kurun waktu yang lama ke depan.
Efek beban administrasi guru pada kualitas pengajaran
Di samping hal itu juga terkhusus pada para guru, pemerintah perlu menyederhanakan proses administrasinya. Sekarang ini, guru terbebani dengan tugas kewajiban dari pemerintah untuk menyelesaikan segala bentuk administrasi. Hasilnya, guru sibuk menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan pada akhirnya berdampak pada kualitas mengajar yang berkurang. Padahal sepantasnya, tugas guru hanya untuk mendidik para siswa, bukan dengan menyuruh siswa belajar secara mandiri.
Peningkatan kesejahteraan guru ini memang seharusnya dilakukan. Namun, perlu ditinjau kembali soal mutu pendidikan di Indonesia. Segala permasalahan dalam dunia pendidikan akan menjadi cerminan bagi kualitas generasi muda mendatang. Hasilnya akan mencakup bagaimana perubahan pola pikir anak, sejauh mana karakteristik belajarnya dan kemantapan dalam menerima pembelajaran. Terlebih lagi ketika kita lihat pada dunia pendidikan perguruan tinggi. Bagaimana kualitas kebanyakan mahasiswa sekarang, baik cara berpikirnya, pola perilakunya, dan kesadarannya akan tugas-tugas mahasiswa. Tanpa kita sadari, perubahan-perubahan tersebut disebabkan salah satunya hasil dari penerapan kebijakan pendidikan di Indonesia yang tidak konsisten.
(Perspektif/Daud)
Editor: Cut Meisya Salsabila
