Darussalam – Politik kampus seharusnya menjadi ruang belajar demokrasi yang sehat. Tempat mahasiswa bebas memilih, adu gagasan, dan menghargai perbedaan. Apalagi dengan adanya e-voting, sistem yang diklaim lebih modern, praktis, dan menjamin “kebebasan suara”. Secara konsep, ini terdengar ideal. Mahasiswa diberi ruang, teknologi mempermudah proses, dan hasilnya diharapkan mencerminkan suara murni tanpa tekanan. Namun realitas di lapangan justru memunculkan pertanyaan yang mengganjal.
Di berbagai grup fakultas, mahasiswa tidak hanya diajak menggunakan hak pilih, tetapi juga “diarahkan” untuk memilih kandidat tertentu. Praktik pendataan pun muncul: siapa yang sudah memilih, dan siapa yang dipilih. Awalnya terkesan seperti ajakan biasa, namun lama-kelamaan terasa seperti tekanan halus.
Fenomena ini tidak berhenti di situ. Dari cerita yang beredar di kalangan mahasiswa, mereka ditelepon satu per satu, di-chat secara pribadi, bahkan diminta “bukti” sudah memilih, sampai harus rekam layar. Ruang privat yang seharusnya menjadi hak individu, perlahan berubah menjadi ruang yang diawasi. Lalu, apa arti kebebasan bersuara jika pilihan seseorang bisa dipantau?
Yang jadi pertanyaan: mengapa pihak-pihak berpengaruh di fakultas begitu bersemangat memastikan semua orang memilih calon tertentu, bahkan sampai harus membuat daftar pemantauan? Apakah ini murni solidaritas, atau ada kepentingan yang lebih besar di baliknya? Apakah ini benar-benar untuk kepentingan bersama, atau justru untuk kepentingan “mereka”?
Tidak berlebihan jika publik mulai berbisik: apakah ada praktik “balas jasa” yang sedang dipersiapkan? Dukungan hari ini, dibayar dengan posisi atau pengaruh di kemudian hari? Jika benar demikian, mahasiswa bukan lagi pemilih independen. Mereka hanya menjadi alat tukar dalam barter kepentingan segelintir orang.
Di titik ini, esensi demokrasi mulai terkikis. Hak suara yang seharusnya personal berubah menjadi kewajiban kolektif. Pilihan yang seharusnya bebas, terasa seperti sekadar mengejar ekspektasi. Lebih jauh lagi, praktik ini perlahan membentuk budaya politik yang keliru. Mahasiswa dibiasakan untuk tidak berpikir kritis, melainkan mengikuti arus. Bukan memilih berdasarkan visi dan gagasan, tetapi karena tekanan dan kepentingan kelompok.
Apakah ini masih bisa disebut demokrasi atau sekadar mengumpulkan “followers”? Bukankah praktik seperti ini justru merusak ekosistem demokrasi itu sendiri? Lalu, apa bedanya praktik politik mahasiswa dengan pejabat yang sering kita kritik?
Banyak yang mengatakan politik negara ini buruk. Namun melihat realitas ini, kita sadar darimana keburukan itu tumbuh: dari ruang yang seharusnya menjadi laboratorium demokrasi, justru mempraktikkan hal yang sama, yaitu pengaruh, tekanan, dan kepentingan.
Lalu, untuk apa e-voting diadakan? Jika hasilnya sudah “diamankan” melalui mobilisasi dan tekanan halus, maka e-voting tidak lebih dari formalitas digital yang rapi di sistem, namun cacat dalam praktik.
Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang. Melainkan: apakah kita benar-benar memilih, atau sekadar mengikuti arus yang telah diarahkan?
Penulis: Regulus Arcturus Black
Editor: Intan Dwi Yanti
