Gelar Unjuk Rasa, Mahasiswa USK Duduki Halaman Kantor Gubernur

Foto : Rama

Darussalam –  Massa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Syiah Kuala dan Politeknik Kesehatan Banda Aceh memenuhi Kantor Gubernur Aceh dalam rangka unjuk rasa pada Selasa, 6 September 2022. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap beberapa isu nasional dan isu daerah, terutama terkait kenaikan harga BBM yang diresmikan oleh pemerintah pusat pada 3 September 2022 lalu.  Mereka tiba di depan gerbang Kantor Gubernur Aceh pada pukul 12.10 WIB dengan mendorong motor dan berjalan kaki sembari menyanyikan lagu buruh tani dengan lantang.

Ada 10 Fakultas USK yang ikut aksi pada unjuk rasa ini. Di antaranya FH, FISIP, FKH, FK, FKIP, FEB, FMIPA, FKG, FKP, FKEP, sementara Fakultas Teknik dan Pertanian tidak terlihat dalam aksi. Unjuk rasa ini dipandu langsung oleh Zawata Afnan selaku Presiden Mahasiswa USK. Aksi ini berjalan dengan rapi dan tidak ricuh.

“Kami datang kesini dengan baik-baik untuk membawa suara masyarakat, dan ada lima poin utama yang akan kami diskusikan dengan PJ Gubernur Aceh, Bapak Achmad Merzuki,” ujar Zawata Afnan.

Awalnya gerbang pintu Kantor Gubernur Aceh tidak dibuka oleh para aparat keamanan. Namun, pada pukul 14.22 WIB massa berhasil memasuki gedung tersebut setelah melakukan negosiasi.

Perwakilan mahasiswa mulai menyampaikan orasi, aksi, dan puisi di depan para elemen-elemen pemerintah dan ribuan mahasiswa lainnya. Namun, PJ Gubernur baru menemui massa setelah shalat ashar.

Achmad Marzuki selaku PJ Gubernur Aceh mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan para mahasiswa untuk membuat Aceh menjadi aman dan sejahtera. Ia juga mengatakan akan ke kampus untuk berdiskusi bersama mahasiswa.

“Jangan bikin situasi tempat kita (Aceh) ada kesan tidak aman. Ingat! Saya tidak lama, saya sangat membutuhkan bantuan adek-adek semua untuk membuat Aceh ini aman, nyaman, sejahtera. Apabila ada aspirasi-aspirasi itu ada tempatnya. Apabila mau diskusi nanti saya datang ke kampus,” ujar Achmad Marzuki saat menanggapi orasi mahasiswa. Ia juga menambahkan terkait masalah kenaikan harga BBM, bahwa pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah mengirimkan surat ke pemerintah pusat.

“Tentang BBM sudah ada surat dari DPR kemarin saya lihat. Surat dari DPR ke pusat. Aspirasi rakyat disampaikan melalui DPR,” tambahnya.

Setelah tanggapan dari PJ Gubernur tersampaikan, salah satu perwakilan mahasiswa membacakan surat terbuka mahasiswa dan poin tuntutan.

Poin Tuntutan yang disampaikan yaitu:

  1. Menolak keras keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
  2. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia migas yang menyebabkan kelangkaan migas.
  3. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif listrik.
  4. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan pembangunan IKN yang membebankan APBN.
  5. Mendesak DPRA dan pemerintah Aceh menyampaikan seluruh poin tuntutan dalam 2 x 24 jam.

Menjelang magrib lima poin tuntunan tersebut berhasil ditanda tangani oleh PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

(Perspektif/Nadya)