Darussalam – Anggaran Pengeluaran Belanja Aceh (APBA) kembali menjadi perbincangan hangat dalam keseharian masyarakat Aceh. Selasa (20/2) mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) kembali melakukan demo di Gedung DPRA. Terkait dengan RAPBA yang belum kunjung disahkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh sejak 31 desember 2017.
Rais Mukhayar selaku ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) turut memberikan komentar mengenai kelalaian pemerintah dalam menangani RAPBA.
“Ini adalah permasalahan yang sama kembali mecuat setiap tahunnya yaitu peresmian APBA yang berlarut-larut. Permasalahan ini memakan waktu cukup lama dan berdampak pada terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana di Aceh,” Pungkas Rais.
Selain itu, game theory juga berlangsung didalam kasus ini. Tidak akan ada win win solution, akan terjadi lose lose solution. Kedua pihak akan saling dirugikan. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan rakyat. Tidak perlu mempertahankan prinsip dan kepentingan individu. Hal ini membuat seluruh masyarakat menjadi kecewa.
Rais berharap, pihak pemerintah Aceh dan DPRA dapat membangun komunikasi yang baik di masa mendatang. Karena berbicara mengenai RAPBA tentunya berkaitan dengan adanya konflik kepentingan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat Aceh. Kesejahteraan dan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Aceh sangat bergantung pada APBA.
“Mengenai demo yang dilakukan oleh mahasiswa Unsyiah sendiri, saya sedikit kecewa karena dari pihak BEM Unsyiah tidak ada koordinasi. Namun kami tetap memberikan apresiasi terhadap BEM Unsyiah yang menyuarakan hal baik untuk rakyat Aceh.” Komentar Rais ketika ditanyai tentang demo yang berlangsung di Gedung DPRA. (Sul, RJ)
