Politik kampus bukan sekadar perebutan kursi atau drama organisasi. Ia adalah arena di mana mahasiswa belajar memimpin, bernegosiasi, dan menyuarakan kepentingan kolektif. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), politik kampus berperan sebagai wadah representasi mahasiswa, laboratorium demokrasi, sekaligus penggerak perubahan kebijakan kelembagaan. Ketika organisasi berjalan sehat, dampaknya dirasakan seluruh ekosistem kampus. Sebaliknya, jika hanya diisi formalitas, mahasiswa kehilangan kesempatan berharga untuk membentuk karakter kepemimpinan.
Partisipasi dan Persepsi Mahasiswa di Lapangan
Pada awal Maret 2026, sebuah survei mengenai partisipasi dan evaluasi mahasiswa terhadap organisasi di FEB USK diikuti oleh 26 mahasiswa ekonomi yang aktif dalam berorganisasi. Hasil survey menunjukkan gambaran yang tidak hitam-putih. Angka-angka di permukaan luar memang terlihat positif, tetapi jika dibaca lebih cermat, sebagian besar respons hanya mencerminkan kondisi “cukup”: tidak buruk, tetapi juga belum baik. Dari sisi keterlibatan, organisasi HIMA paling banyak diikuti (69,6%), disusul UKM (47,8%), BEM (17,4%), dan DPM paling sepi dengan persentase hanya 13%. Ironis, lembaga yang seharusnya mewakili suara mahasiswa dan mengawasi kebijakan malah menjadi organisasi yang paling sedikit diminati.
Dalam hal dampak personal, 88% mengaku berkembang setelah berorganisasi, terutama di bidang komunikasi dan kepemimpinan. Namun, hanya 20% yang merasa sangat berkembang, sementara 44% hanya menjawab “cukup berkembang.” Pola serupa muncul pada persepsi dampak positif: meski 92,3% menilai organisasi berdampak positif, hanya 15,4% yang benar-benar menyatakan sangat positif. Dari data kepuasan, 77% mengaku puas. Namun, 38,5% di antaranya hanya merasa “cukup puas.” Dalam bahasa evaluasi, ini bukan kondisi yang baik. Tidak ada yang cukup buruk untuk dikeluhkan, tapi juga tidak ada yang cukup baik untuk dibanggakan. Organisasi yang bertahan di level “cukup” tanpa intervensi serius tidak akan pernah benar-benar bertumbuh.
Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi
Yang paling mengkhawatirkan adalah data transparansi. Hanya 26,9% menilai organisasinya terbuka soal informasi dan pengelolaan dana, dan tidak satu pun menjawab sangat terbuka. Bahkan 34,6% menyebut organisasinya kurang hingga tidak terbuka sama sekali. Hampir sepertiga mahasiswa aktif tidak tahu ke mana dana iuran mereka pergi dan apakah aspirasi mereka pernah benar-benar didengar. Organisasi yang tidak transparan tidak sedang mendidik pemimpin, melainkan melatih kebiasaan diam. Sistem evaluasi pun tidak jauh lebih baik. Hanya 15,4% menilai evaluasi berjalan sangat baik dan terstruktur. Sisanya terjebak di kategori cukup, kurang, bahkan tidak ada evaluasi yang jelas sama sekali. Tanpa evaluasi yang serius, kesalahan yang sama akan terus diulang setiap periode kepengurusan.
Akar Persoalan
Semua data ini adalah gejala dari melemahnya budaya politik kampus yang sehat. Masalah ini tumbuh perlahan karena terlalu lama dianggap wajar dan tidak pernah dipersoalkan. Setiap angkatan mewarisi struktur yang sama dan mereproduksi masalah yang sama, bukan karena tidak mampu berubah, tetapi karena tidak ada tekanan dari dalam yang mendorong perubahan itu terjadi. Ketika mahasiswa tidak tertarik masuk DPM, pengurus tidak merasa perlu menjelaskan pengelolaan dana, dan evaluasi hanya jadi formalitas, itu semua tanda bahwa politik kampus tidak sedang berjalan dengan sehat. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kondisi ini diterima begitu saja sebagai hal yang normal.
Politik kampus terlalu penting untuk diabaikan. Tidak perlu langsung menjadi Ketua BEM. Cukup mulai dengan ikut rapat, angkat tangan, tawarkan ide, dan pertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap wajar. Kampus sudah menyediakan ruangnya. Pertanyaannya tinggal satu: kapan kamu berani memulai?
(Perspektif/Meisya)
