Darussalam- Ada satu formula kuno yang tampaknya masih laku sampai sekarang yaitu mengumumkan sesuatu secara resmi, tunggu badai mereda, lalu hening. Tidak perlu konfirmasi, tidak perlu klarifikasi, dan tentu saja tidak perlu transparansi. Cukup diam dan berharap publik lelah untuk bertanya. Itulah yang terlihat dari cara bermain panitia Management Creativity Festival (MCF) dalam menangani pembatalan konser malam puncak mereka yang seharusnya terlaksana di Taman Budaya Aceh pada tanggal 27 November 2025.
Kronologinya sederhana, konser ditunda dan akan dijadwalkan ulang dengan alasan bencana alam, force majeure, katanya. Publik masih bisa menerima. Hingga Januari 2026, alih-alih mendapatkan kabar baik, yang datang justru pengumuman pembatalan resmi sepaket dengan kebijakan refund 50 persen. Bukan suatu nominal yang kecil bagi publik dari konser yang bahkan tidak pernah berlangsung sedetik pun.
Akan tetapi, jika ini benar-benar force majeure, mengapa hanya setengah dari nominal asli yang dikembalikan? Ke mana dana sisanya? Ini menimbulkan pertanyaan bagi massa. Persiapan operasional apa yang menelan separuh uang pembeli tiket, sementara konsernya sendiri tidak pernah ada?
Tentu saja, sampai saat ini belum ada titik terang mengenai hal refund tersebut. Hal ini membuat publik protes keras dan mempertanyakan gaya komunikasi panitia. Bagaimana mungkin kebijakan krusial berubah dalam hitungan hari hanya karena ”disenggol” kritik di media sosial? Setelah mengumumkan refund separuh harga pada 21 Januari 2026, mereka kembali mengunggah pernyataan bahwa akan mendiskusikan ulang kebijakan tersebut tiga hari kemudian. Sejak saat itu hingga akhir April 2026, panitia masih memilih untuk bungkam seribu bahasa.
“Sampai saat ini tidak ada kepastian apa hasil dari pertimbangan mereka, sedangkan ini sudah berjalan 4 bulan sejak janji mempertimbangkan, dan sudah 6 bulan sejak batalnya acara itu. Rasanya 4 bulan waktu yang sangat cukup untuk membuat pertimbangan, sampai saya mikir, apa ini kaidah mereka aja biar orang pada lupa.”
Spekulasi sudah pasti ada landasan awalnya. Komentar di Instagram diabaikan. DM tidak dibalas. Bahkan, di kolom komentar salah satu postingan ada yang mengaku sampai diblokir. Sementara itu, akun himpunan tetap rajin posting setiap hari, seolah tidak ada masalah yang perlu diurus, seolah tidak ada orang-orang yang masih menunggu kejelasan tentang uang mereka sendiri.
Satu narasumber lain menyampaikan, “Postingan itu dari bulan Januari tapi sampai April belum ada hilal apapun dari panitia. Jika pun di-refund 50%, kapan pelaksanaan refund itu?”
Pertanyaan paling mendasar sekalipun tidak dijawab. Padahal ini bukan soal nominal, bukan pula soal negosiasi, hanya soal kapan. Namun rupanya, bahkan pertanyaan sepele saja tidak terselesaikan.
Ada faktor lain yang membuat situasi ini semakin sulit diabaikan yaitu tidak semua pembeli tiket datang dari kalangan mampu. Ada yang mengumpulkan uang dari jauh hari, ada juga yang termasuk warga terdampak banjir, bencana yang sama yang dijadikan alasan pembatalan. Mereka kehilangan konsernya, dan kini masih menunggu kejelasan atas uang yang sudah mereka percayakan.
”Setidaknya jelaskan alokasi dananya, sisa berapa, dan bertanggung jawab. Seperti konser di Aceh yang pernah batal pada event lain, mereka jelas alokasi dananya,” jelas salah satu narasumber.
Sudah hampir setengah tahun. Tidak ada pengumuman final, tidak ada mekanisme refund yang jelas, tidak ada itikad jelas yang terlihat untuk segera menyelesaikan ini. Yang ada hanya keheningan yang semakin lama semakin terasa seperti jawaban sunyi. Dan jika memang begitu, jawaban itu sangat tidak memuaskan.
Pada akhirnya, ini sudah bukan lagi soal konser yang batal. Tapi soal apakah institusi akademik mampu bertanggung jawab atas keputusannya ketika situasi tak berjalan sesuai rencana. Jika benar ternyata jawabannya adalah menghilang, publik punya memori yang lebih panjang dari yang mereka bayangkan.
(Perspektif/Anoy)
Editor: Syasyi
