Darussalam – Mungkin dari semua deretan nama pemimpin Aceh yang tercatat sejarah, hari ini telah hadir bentuk nyata dari pemimpin boneka yang licik seperti yang terbahas dalam berbagai studi kepemimpinan. Kenyataan Aceh hari ini merupakan antitesis dari spirit dan ciri khas kepemimpinan Aceh yang dahulu terkenal kuat, berani dan tak kenal resiko politik. Sebab politik di Aceh pada awalnya tidak takut dengan apa yang disebut tahanan politik atau “mati terbunuh” demi membela kepentingan rakyat.
Ada baiknya jika sesekali membuka lembaran kelam politik Aceh, di mana kita menemukan banyak pemimpin rela berkorban dan gagah berani meneriakkan perlawanan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh. Sikap ini pernah menjadikan Aceh terkenal gagah berani di kancah perjuangan dunia. Namun sekarang hanya tersisa sejarah politik yang mungkin generasi Aceh lupakan. Memang beromantika dengan sejarah tidak terlalu elok, tetapi menjadikannya benih penguatan adalah langkah tepat untuk menyelamatkan Aceh hari esok.
Berbanding terbalik dengan realitas kepemimpinan Aceh hari ini, terpampang jelas bagaimana mulusnya gaya politik bertransformasi menjadi kepemimpinan boneka yang otoriter akibat terjebak nafsu kekuasaan yang membabi buta. Akibatnya, kepemimpinan Aceh terjebak dalam komando politik yang jauh dari apa yang disebut sebagai desentralisasi. Bahkan otonomi khusus Aceh pun nyaris kehilangan makna.
Semua kekhususan politik yang Aceh miliki nyaris babak-belur dengan tidak menyebutnya hancur terkubur, akibat ulah segerombolan politisi rakus dan serakah yang menggadaikan segala kekhususan Aceh tersebut. Praktik dagang sapi menguat di Aceh. Ironisnya, kondisi duka bencana alam pun dapat menjadi komoditas yang mengelabui rakyat Aceh.
Delapan bulan sudah penanganan bencana Aceh tanpa transparansi dan apresiasi publik. Pemerintah lebih memilih cara tuli dari pada berdialog rasional dengan rakyatnya. Birokrasi dan parlemen Aceh sibuk dengan membangun citra diri melalui konten media sosial yang mungkin penuh kebohongan.
Aceh dengan segala persoalannya; pengangguran, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga tata kelola sumber daya alam; semua berjalan tanpa mengarah pada kemaslahatan publik. Itu semua akibat dari kepemimpinan boneka yang licik, culas dalam mengelola konflik, cepat dalam memperkaya diri dan golongan, tak peduli atas apa yang menimpa rakyat dengan berbagai kesulitan hidup sebagai rakyat Aceh.
Sementara itu, kenyataan 12,22 persen rakyat Aceh miskin dan menderita sejalan dengan ketidakjelasan produk kebijakan yang lahir sejak pelantikan dan sumpah jabatan. Siapakah pemimpin yang tersebut? Bisa jadi gubernur Aceh, bisa jadi para pengikutnya, bupati dan wali kota yang lincah bermain drama “perangai Belanda” di balik kata-kata demi rakyat Aceh, dan berjuang di garis indatu.
