Darussalam – Ada pepatah yang menyebutkan, “fake it till you make it”. Berpura-puralah sampai kamu benar-benar berhasil mewujudkannya. Namun sayangnya, di panggung suksesi BEM FEB (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis) tahun ini, keseriusan pepatah ini tampaknya dibawa ke level yang mengkhawatirkan. Kita tidak lagi bicara soal minimnya persaingan calon tunggal, melainkan perihal calon yang merasa sudah menang bahkan sebelum peluit pertandingan selesai ditiup oleh KPR (Komisi Pemilihan Raya).
Fenomena yang bertempat di Gedung AAC Dayan Dawood pada Senin, 16 Maret 2026 lalu sungguh menggelitik akal sehat. Dalam perhelatan debat calon ketua dan wakil ketua BEM USK 2026, seorang calon ketua BEM dari fakultas kita, lengkap dengan ‘kabinet bayangan’ sang wakil dan sekretaris, yang sudah terlihat gagah mengenakan PDH (Pakaian Dinas Harian) BEM. Padahal, secara administratif, rangkaian tes seleksi baru dimulai. Mandat belum diberikan, suara mahasiswa belum dipungut, tetapi seragam sudah duluan melekat. Apakah PDH kini beralih fungsi dari simbol amanah menjadi sekadar representasi simbolik untuk mendahului legitimasi?
Tindakan ini jelas bukan dilakukan secara tidak sengaja. Dengan penuh kesadaran, atribut tersebut dipamerkan di hadapan publik, disaksikan langsung oleh sejumlah perwakilan organisasi dari koalisi kedua paslon presma yang hadir. Ini memunculkan pertanyaan besar, Apakah KPR dan rangkaian seleksinya hanya dianggap sebagai prosedur karet? Apakah nama-nama ini sudah “disahkan” di ruang-ruang gelap bahkan sebelum sampai ke telinga kita? Jika prosesnya saja dianggap angin lalu, maka tidak lagi mengejutkan jika nanti suara massa pun tak lagi didengar.
Lembar CV yang disebarkan sebagai bukti kelayakan di media sosial menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pencantuman riwayat posisi strategis di suatu lembaga pers mahasiswa menarik perhatian publik sekaligus memunculkan sorotan terhadap keberlanjutan tanggung jawab yang diemban. Muncul pertanyaan mengenai jabatan yang ditinggalkan sebelum mencapai garis akhir. Tanpa pamit, tanpa penjelasan yang memadai, dan tanpa kejelasan dalam menuntaskan amanah sampai akhir.
Di titik inilah terlihat bahwa pertimbangan logis diabaikan sejumlah pihak. Bagaimana mungkin sosok yang khalayak tahu sebagai seorang “pelari” yang hengkang dari tanggung jawab di lingkup kecil, kini dengan jumawa meminta mandat untuk memimpin ribuan mahasiswa di ranah fakultas? Apakah status “pernah menjabat” saat ini lebih tinggi nilainya daripada status “menyelesaikan tugas”? Jika memang begitu, maka kita sedang menormalisasikan “kosmetik administrasi”, di mana gelar dan jabatan hanya menjadi pajangan untuk mempercantik portofolio, bukan lagi amanah yang dijalankan dengan integritas.
Kemunculan calon tunggal dengan rekam jejak “setengah jalan” dan dengan adanya pertanyaan yang belum terjawab ini menjadi refleksi bagi sistem kaderisasi mahasiswa secara luas. Apakah mekanisme seleksi sebegitu berlubangnya hingga seseorang yang tidak selesai dengan wewenang yang dipercayakan kepadanya bisa melenggang bebas menuju puncak? Ataukah saat ini kita memang sedang menonton sebuah skenario di mana pemenang telah ditentukan di balik pintu tertutup?
Kepemimpinan bukan tentang seberapa banyak posisi yang sanggup kamu tulis di kertas, tetapi seberapa banyak amanah yang sanggup kamu tuntaskan. Tahun ini, kita tidak hanya dihadapkan pada pilihan yang sempit, namun juga pada kebutuhan untuk menilai kembali standar integritas yang digunakan dalam menentukan kepemimpinan.
Apabila demokrasi hanya menyisakan satu nama tanpa ruang evaluasi yang sehat, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya kandidatnya, tetapi juga sistem yang melahirkannya. Selamat merayakan demokrasi tanpa pilihan, di mana fase “menyelesaikan” tak lagi bernilai, sementara sekadar posisi “pernah menjabat” justru dipuja.
(Perspektif/Alithea Binnie)
Editor: Mazaya Kayyisa
