Darussalam- Rakyat Indonesia kembali dibuat bingung oleh pemerintahan. Hal ini terkait dengan pengesahan UU MD3 oleh Menteri Hukum dan HAM pada 14 Maret 2018 tanpa ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. Dikarenakan adanya pasal yang mengarah kepada kriminalitas demokrasi. UU MD3 ( Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD) merupakan undang-undangRead More →