Darussalam – Dugaan kasus bunuh diri yang menimpa seorang anak sekolah dasar (SD) berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 29 Januari 2026, menyisakan duka mendalam sekaligus kegelisahan publik. Anak berinisial YBS, siswa kelas IV, diduga mengakhiri hidupnya di tengah tekanan ekonomi keluarga, terutama karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti buku dan alat tulis. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh latar belakang peristiwa tersebut.
Terlepas dari statusnya yang masih berupa dugaan, peristiwa ini mendorong refleksi mendesak mengenai realitas yang dihadapi oleh banyak anak. Kematian YBS diduga kuat terkait dengan persoalan kesenjangan ekonomi dan akses terhadap pendidikan dasar. Ketika kebutuhan pokok berubah menjadi beban yang menghimpit, persoalan ini jelas telah melampaui ranah tanggung jawab keluarga semata.
Jika dilihat dari sisi hukum, negara sejatinya memiliki kewajiban yang tegas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara wajib menjamin hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak. Cakupan pendidikan di sini tidak bisa dipersempit hanya sebatas ruang kelas. Buku, alat tulis, dan sarana belajar lainnya merupakan bagian dari hak tersebut. Kegagalan dalam memenuhi akses terhadapnya menunjukkan celah dalam pemenuhan kewajiban negara.
Dugaan tragedi ini pun mengarahkan sorotan pada efektivitas kebijakan negara. Sejauh mana program-program yang ada benar-benar menyentuh akar persoalan yang dihadapi anak dan keluarganya? Pertanyaan ini mengemuka kuat ketika menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski pemberian makanan bergizi merupakan langkah penting karena anak yang lapar sulit berkonsentrasi, namun peristiwa ini membuktikan bahwa jaminan itu belum cukup. Seorang anak bisa terpenuhi gizinya, namun tetap terbebani secara psikologis karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sekolahnya.
Data menunjukkan kompleksitas persoalan. Di tengah alokasi anggaran MBG yang masif secara nasional, Provinsi NTT masih menghadapi tantangan mendasar, yaitu lebih dari 145 ribu anak berstatus tidak bersekolah, dengan penyebab utama berupa hambatan ekonomi dan akses. Banyak sekolah di wilayah terpencil juga masih mengalami kekurangan buku, alat tulis, dan fasilitas belajar yang memadai.
Negara mungkin hadir melalui jaminan piring makan, tetapi kerap absen dalam memastikan setiap anak memiliki sarana belajar yang paling dasar. Apa artinya jatah makan gratis jika seorang anak merasa tak berdaya dan tertinggal di kelas karena tidak memiliki buku tulis? Dalam konteks ini, kebijakan yang tidak menyeluruh berisiko hanya menyentuh permukaan, tanpa menjangkau akar persoalan kesenjangan struktural di daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
YBS juga diduga meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya. Keberadaan pesan perpisahan itu menjadi gambaran nyata betapa beratnya tekanan psikologis yang dapat dipikul seorang anak. Fakta bahwa seorang anak usia SD merasa perlu untuk menyampaikan permohonan maaf dan perpisahan seharusnya menjadi sirene peringatan tentang kegagalan sistemik dalam menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan penuh harapan bagi generasi muda.
Oleh karena itu, peristiwa ini semestinya menjadi momentum evaluasi yang jujur. Anak-anak tidak membutuhkan kebijakan yang sekadar tampak baik secara politis atau administratif. Mereka membutuhkan kebijakan menyeluruh dan berperspektif hak anak yang tidak hanya memastikan kecukupan gizi, tetapi juga menjamin akses pendidikan yang bermakna, perlindungan dari tekanan, serta rasa aman untuk tumbuh.
(Perspektif/ Ghina)
Editor: Intan Dwi Yanti
