Ilustrasi by Vannamrgn

Darusalam – Menjelang akhir masa tahun 2019, Indonesia ditimpa problem  bertubi-tubi. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagian daerah di Indonesia, konflik Papua, hingga RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahasiswa seluruh Indonesia tak tinggal diam saja. Mereka melakukan kegiatan aksi sumbangan untuk para korban Karhutla di Riau, berdiri serta merangkul kembali sanak saudara Papua, hingga berdemo membela kepentingan yang ditumpangi atas nama rakyat.

Lalu apa yang sebenarnya tengah terjadi di Indonesia? Mengenai  isu-isu yang mengkhawatirkan tersebut, bukankah Indonesia tengah darurat demokrasi? Kemana mahasiswa yang tadinya membela korban Karhutla? Atau di mana mahasiswa yang bersuara lantang menyatakan NKRI adalah harga mati? Semua hanya buru-buru bersuara tanpa asa dan cinta.

Mirisnya, sebagian mahasiwa yang turut dalam aksi tersebut tak benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sekedar membaca headline pada sebuah berita, tanpa memaknai isi dari berita tersebut, atau yang lebih parah sekedar “memeriahkan”.

Ah, sosial media. Temukan mahasiswa dalam Instastory. Boomerang dilakukan berkali-kali dengan atas nama almamater yang dipakai, atau hanya sebatas foto dengan kertas karton berisi slogan millenial, berisikan ejekkan untuk pemerintah sebagai feeds sosial media.

Padahal orasi dari mahasiswa sudah lantang dari Sabang sampai Merauke. Tapi tetap, Indonesia darurat Demokrasi. Katanya Indonesia menganut sistem Demokrasi, namun seruan tuntutan yang diberikan mahasiswa dan sebagian Warga Negara Indonesia tidak digubris sama sekali.

Tapi, citra mahasiswa semestinya pula dijaga, sebagai elemen yang terkuat sekaligus pembawa suara rakyat. Layaknya anak kecil yang sudah merengek minta dibelikan sesuatu, alih-alih menenangkan, anak kecil tersebut dijanjikan akan di penuhi kemauannya.

Bukannya menagih janji, malah melupakan janji. Entah, karena sudah tidak mau lagi atau sudah basi. Kondisi kembali kondusif, memang, bahkan kelihatannya mahasiswa mulai kembali pada pola kesehariannya lagi. Seakan-akan tak ada demo atau aksi membela kebenaran yang pernah terjadi.

Duduk santai di warung kopi, ditemani dengan sanger dapat membantu sejenak melupakan apa itu RUU KUHP dan KPK. Tak apa bersolek kembali lagi, demi Instastory, kemarin, seakan-akan aksi telah tergadai oleh jumlah likes di postingannya.

Mahasiswa kembali nyaman dengan aktivitas kampusnya, membuat event, mengejar deadline tugas, dibuat terlena dengan sibuknya kegiatan individual. Semuanya dipersiapkan, tapi tidak dengan kepentingan yang sempat disuarakan atas nama rakyat. Katanya mahasiswa, tapi nyatanya Instasiswa, demo adalah ajang show off seberapa demokrasi di sosial media.

Benar atau tidak jawabannya tanyakan kembali kepada diri kita. Seberapa pantas kita di sebut sebagai ‘mahasiswa’, sejauh mana kita sudah bisa disebut ‘Warga Negara Indonesia’. Indonesia yang darurat demokrasi, hak yang seharusnya menjadi milik rakyat malah dirampas, rakyat melarat, lalu Indonesia ini milik siapa?

Pastinya, Indonesia tidak akan berubah dalam waktu satu malam seperti Candi Prambanan. Indonesia butuh yang disebut Warga Negara Indonesia bergerak, menuju perubahan, bukan kemunduran. Jika bukan kita, siapa lagi?

“Tuhan hanya akan mengubah nasib sebuah bangsa jika bangsa itu hendak merubah nasib bangsanya sendiri. Bersatulah para pemuda dan pemudi Indonesia dan rubahlah nasib bangsa kita supaya lebih baik dari sebelumnya.” – Bung Hatta. (Vanna/Perspektif)