Darussalam – Katanya akan diadakan LKMM tapi hanya kabar yang berseliweran. Ibarat cinta yang digantung, tak kunjung diberi kepastian .
Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Manajemen alias LKMM sudah menjadi hal lumrah di kalangan mahasiswa FEB Unsyiah yang tergabung dalam Ormawa. Sertifikat LKMM nantinya akan menjadi syarat mutlak untuk menjadi calon ketua BEM maupun ketua Ormawa.
Tradisinya, hal itu sudah menjadi mandatnya DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) untuk mengadakan LKMM. Padahal, disamping pentingnya sertifikat tersebut, LKMM sangat memberi pengaruh kepada siapa saja yang mengikutinya. Salah satunya adalah pengajaran yang didalamnya membahas kepemimpinan serta mengenal lebih jauh siapa saja pemegang tongkat estafet Ekonomi di periode selanjutnya. Hal ini cukup berguna untuk membangun relasi.
Beberapa waktu lalu, DPM juga sudah mengedarkan surat LKMM ke sejumlah Ormawa, namun sangat disayangkan DPM terkesan seperti memberi harapan palsu. Jangan ditunggu, meski banyak pertanyaan yang ditujukan ke DPM, tak ada dari satupun anggota DPM yang berani buka suara. Jika diterawang lebih lanjut, bahkan anggota sendiri merasa kepanitiaan LKMM ini bak ditelan bumi.
Bahkan dengan tahun 2019 yang sebentar lagi akan berakhir, sebut Dico selaku ketua DPM FEB Unsyiah juga tak kunjung bersuara, tidak ada kabar sama sekali, bak ditelan bumi.
Problematika semacam ini tentunya membawa citra tak sedap bagi Lembaga DPM sendiri, sebab hal ini menjadi bukti kemunduran dari DPM sendiri. Jika memang LKMM ini ditiadakan, seharusnya DPM dapat memberi penjelasan agar menghindari berbagai interpretasi dan asumsi di kalangan mahasiswa.
Di tengah gonjang – ganjing perihal LKMM yang akan gagal diadakan tahun ini, mendadak membuat sejumlah mahasiswa mempertanyakan bagaimana nasib pengurusan ketua BEM 2019/2020? Perihal itu dirasa tidak terlalu penting oleh DPM, karena bisa saja syarat yang mengharuskan adanya sertifikat LKMM dihapuskan.
Namun, dilain sisi bagaimana mahasiswa dapat melengkapi syarat menjadi ketua BEM, jika LKMM saja sampai menjelang akhir tahun seperti ini belum juga terealisasikan?
DPM juga berencana akan membahas hal ini saat Sidang Umum mendatang, yang akan menghadirkan sejumlah delegasi dari berbagai Ormawa dan di buka untuk mahasiswa FEB Unsyiah.
Anggapan dari DPM meski belum mengikuti LKMM, siapapun dapat menyalonkan diri menjadi Ketua BEM, asalkan jika kedepannya DPM mengadakan LKMM, Ketua BEM tersebut diharuskan mengikuti program tersebut. Artinya, sertifikat bisa menyusul seiring masa jabatan pengurusan Ketua BEM tersebut.
Jika hal ini dilegalkan, tentunya sangat disayangkan. Anggapan menjadi ketua BEM atau ormawa lainnya sangat mudah, tidak ada syarat mutlak yang menjadi acuan pantas atau tidaknya seorang calon ketua tersebut. Maka, siapapun mudah menawarkan diri untuk memimpin Ekonomi kedepannya.
Sebenarnya bukan hal mustahil jika syarat ini dihapuskan, tetapi permasalahannya, bukankah ini syarat umum setiap tahunnya? Lalu bagaimana bila suara yang telah di voting lebih condong ke arah berlawanan dengan keputusan DPM, apakah calon Ketua BEM yang telah di tetapkan akan di urungkan kembali?
Berbicara sedikit tentang DPM, sebagian mahasiswa sebenarnya bertanya-tanya, “Apa fungsi DPM?”, “Apa kerja DPM?”, bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa ada DPM di lingkungan FEB yang seharusnya menjadi jembatan penghubung mahasiswa kepada birokrasi.
Berhubung sudah diakhir kepengurusan, seluruh Ormawa pun tengah sibuk mempersiapkan MUBES atau Musyawarah Besar, namun bukan berarti jawaban dari pihak DPM tidak berdebar untuk dinanti. Penjelasan konkrit dan keputusan serta alasan yang tepat sangat dinantikan dari bungkamnya DPM saat ini.
“Menaruh harapan di atas ketidakpastian sikap, sama saja dengan menaruh tangan di tangan seseorang yang sama sekali tidak ingin menggenggam.” (Cyn&Puan/Perspektif)
